Perdebatan tentang ESG, NDPE, OECD Guidelines, dan komitmen pembangunan berkelanjutan sering berhenti pada pertanyaan teknis, apakah perusahaan memiliki kebijakan, apakah laporan telah diaudit, atau apakah sertifikasi telah diperoleh. Padahal pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh tatanan tersebut benar-benar mengubah siapa yang menguasai lahan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang menanggung kerugian? Dalam konteks Indonesia, jawabannya sering mengecewakan.
Masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, dan warga lokal kerap menanggung kerugian berupa hilangnya tanah, pencemaran, kebakaran, kemiskinan, dan kriminalisasi, sementara keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada korporasi, pemodal, dan sebagian kecil penerima manfaat negara. Karena itu, komitmen keberlanjutan tidak boleh dinilai dari jumlah pasal, laporan tahunan, atau logo sertifikasi, melainkan dari apakah ia mengakhiri impunitas dan memulihkan kerugian nyata.
Definisi yang sering dipalsukan
Pembangunan berkelanjutan bukan berarti “ekonomi terus tumbuh selama lingkungan sedikit terjaga”. Definisi yang paling banyak dirujuk, yang dikembangkan Komisi Brundtland dan diadopsi dalam kerangka PBB, menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Definisi ini mengandung tiga prinsip penting:
- Keadilan antargenerasi: generasi hari ini tidak boleh menghabiskan hutan, air, tanah, dan lahan gambut hingga generasi berikutnya kehilangan dasar hidup.
- Keadilan sosial: manfaat ekonomi tidak boleh diperoleh dengan merampas hak, penghidupan, dan martabat kelompok rentan.
- Akuntabilitas ekologis: kerusakan lingkungan harus dihitung sebagai biaya nyata, bukan sekadar “dampak samping” yang dapat diabaikan
Dengan ukuran ini, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan tidak dapat disebut berkelanjutan. Yang dapat berkelanjutan adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi tanpa merusak dasar kehidupan masyarakat dan tanpa memindahkan biaya kerusakan kepada generasi mendatang. Sebaliknya, bila keuntungan terus meningkat sementara hutan musnah, gambut kering, sungai tercemar, dan masyarakat kehilangan tanah, maka yang berkelanjutan bukanlah pembangunannya, melainkan pola eksploitasi dan pemindahan kerugian.
Instrumen yang ada
Terdapat sejumlah instrumen yang sering dijadikan dasar klaim keberlanjutan. Namun, masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasan yang berbeda.
| Instrumen | Sifat | Fungsi | Titik Lemah |
| NDPE (No deforestrasi, No Peat, No Eksploitasi) | Kebijakan rantai pasok, terutama sawit | Menuntut pemasok tidak menebang hutan, tidak mengembangkan gambut, dan tidak melakukan eksploitasi sosial (masyarakat adat/lokal dan buruh/pekerja). | Bergantung pada keterlusuran, audit independent, dan sanksi nyata |
| OECD Guidelines For Multinasional Enterprises | Standar perilaku bisnis non-mengikat | Mendorong perusahan melakukan due diligence dan menangani dampak HAM serta lingkungan | Bukan pengadilan, penegakan bergantung pada Nasional Contact Points dan tekanan politik |
| UN Guiding Principle on Busness and Human Rights | Kerangka PBB bisnis dan HAM | Menegaskan tanggung jawab negara melindungin warga dan tanggung jawab perusahan menghormati HAM | Bukan instrument hukum yang mengikat secara lansung |
| ESG | Kerangka pengelolahan resiko dan pelaporan | Mengukur resiko lingkungan sosial dan tata Kelola | Dapat berubah menjadi pelaporan koemsetik bila tidak ada konsekuensi |
| Putusan MK No. 35/ PUU-X/2012. | Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia | Menegaskan hutan adat bukan hutan negara, melainkan hutan hak | Implementasi sering tertunda, dibatasi prosedur, atau bertabrakan dengan izin lama |
OECD Guidelines menuntut perusahaan melakukan due diligence berbasis risiko: mengidentifikasi dampak, mencegah dan memitigasi, menghentikan aktivitas yang menyebabkan dampak, serta menyediakan pemulihan. UN Guiding Principles juga menegaskan bahwa perusahaan harus mencegah, memitigasi, dan memulihkan dampak HAM yang mereka sebabkan atau yang terkait dengan operasi mereka. Namun, OECD Guidelines bukan pengadilan. Mereka didukung oleh National Contact Points (NCP), yang berfungsi memfasilitasi dialog dan penanganan keluhan, tetapi bukan lembaga yang dapat langsung memenjarakan pelaku atau membatalkan izin.Karena itu, komitmen OECD dapat menjadi alat tekanan penting, tetapi tidak menggantikan penegakan hukum oleh negara.
ESG: alat atau kosmetik?
ESG sering dipromosikan sebagai bukti bahwa perusahaan telah berubah. Tetapi ESG pada dasarnya adalah kerangka pengelolaan risiko dan pelaporan, bukan jaminan keadilan. Perusahaan dapat memiliki skor ESG tinggi, laporan keberlanjutan tebal, dan sertifikasi internasional, tetapi tetap terlibat dalam deforestasi, konflik tanah, pencemaran, atau eksploitasi buruh. Bahaya utama ESG adalah ketika ia berubah menjadi greenwashing atau human-rights-washing:
- Perusahaan menampilkan komitmen “zero deforestation”, tetapi tidak membuka data pemasok hingga tingkat kebun.
- Perusahaan mengklaim “responsible sourcing”, tetapi tetap membeli dari wilayah konflik.
- Perusahaan mengeluarkan laporan ESG, tetapi tidak menghentikan kontrak dengan pemasok yang terbukti melanggar.
- Perusahaan menyebut masyarakat “mitra”, padahal warga tidak memiliki kekuatan untuk menolak proyek.
- Perusahaan membiayai program CSR, tetapi tidak memulihkan kerusakan yang telah terjadi.
Klaim lingkungan juga tidak boleh dibiarkan tanpa bukti. Dalam kerangka Uni Eropa, klaim lingkungan eksplisit harus melalui penilaian substantiasi dan didukung bukti yang kuat serta dapat diverifikasi. Prinsip ini penting karena tanpa verifikasi independen, klaim “berkelanjutan” hanya menjadi alat pemasaran.
Buyer tahu atau tidak?
Pertanyaan penting adalah: apakah pembeli global benar-benar tidak mengetahui kondisi lapangan? Jawabannya: mereka dapat mengetahui, tetapi sering memilih tidak memeriksa secara memadai. Buyer besar memiliki kemampuan untuk: Memetakan rantai pasok hingga pabrik, kebun, atau wilayah produksi. Menggunakan data satelit dan pemantauan deforestasi.
- Melakukan audit independen tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Mewawancarai buruh, masyarakat adat, dan warga terdampak.
- Membuka saluran keluhan yang aman.
- Menghentikan pembelian dari pemasok yang terbukti melanggar.
Namun, banyak buyer memilih jalan yang lebih murah: mengandalkan pernyataan pemasok, audit berkala, atau sertifikasi yang mudah “lolos”. Akibatnya, ketidaktahuan sering bukan ketidakmampuan teknis, melainkan ketidakinginan mengetahui apa yang dalam diskusi HAM disebut willful blindness. OECD menegaskan bahwa perusahaan tidak cukup memiliki kebijakan; mereka harus mengidentifikasi, mencegah, menghentikan, dan memulihkan dampak nyata maupun potensial.Jika buyer hanya menuntut “surat pernyataan tidak melanggar”, itu belum memenuhi standar due diligence.
Indonesia: ekonomi ekstraktif dan kerentanan sosial
Indonesia memiliki basis ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam. OECD mencatat bahwa ekonomi Indonesia masih bergantung pada permintaan internasional untuk bahan mentah dan komoditas yang belum diolah, terutama dari Tiongkok. Bank Dunia juga menyatakan bahwa pertumbuhan Indonesia telah didorong oleh komoditas intensif karbon dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini menciptakan insentif struktural:
- Negara membutuhkan investasi, pajak, royalti, dan devisa.
- Korporasi membutuhkan lahan, energi, air, dan pasokan murah.
- Masyarakat lokal sering memiliki posisi tawar lemah.
- Perlindungan HAM dan lingkungan dapat diperlakukan sebagai biaya yang harus dikurangi.
Namun, penting untuk tidak menyederhanakan masalah menjadi tuduhan bahwa “semua pemerintah dan semua perusahaan bersekongkol”. Yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa sistem insentif dan relasi kekuasaan sering membuat perlindungan warga kalah dalam negosiasi terhadap kepentingan investasi.
Karhutla: gejala dari struktur, bukan hanya perilaku
Karhutla sering disajikan sebagai masalah perilaku petani kecil yang membakar lahan. Narasi ini sebagian benar, tetapi sangat tidak lengkap. Deforestasi dan pengeringan gambut telah mengubah lanskap menjadi mudah terbakar, sehingga kebakaran menjadi lebih luas, lebih dalam, dan lebih sulit dipadamkan. Penelitian mengenai gambut Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kanal untuk ekstraksi kayu dan drainase besar untuk perkebunan menciptakan kondisi struktural yang membuat lanskap mudah terbakar. Artinya, menyalahkan petani tanpa membongkar sistem drainase, izin konsesi, dan rantai pasok berarti menjadikan mereka kambing hitam dari kerusakan yang sebagian besar telah dirancang secara struktural.
Tumpang tindih izin: akar konflik
Salah satu akar utama konflik agraria dan lingkungan adalah tumpang tindih izin. Penelitian menemukan 1.411 area tumpang tindih antara izin usaha pertambangan dan hak guna usaha sawit, mencakup sekitar 448.632 hektare, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Izin pertambangan juga tumpang tindih dengan 5,2 juta hektare kawasan hutan. Human Rights Watch mencatat bahwa pemerintah telah memberikan konsesi lahan yang tumpang tindih dengan lahan transmigran; ketika perusahaan tidak berkonsultasi, tidak memberi kompensasi, atau tidak melakukan kajian dampak, konflik muncul.Ini bukan kebetulan teknis, melainkan hasil dari sistem yang memperlakukan perizinan sebagai prioritas dan hak warga sebagai persoalan yang dapat ditunda.
Putusan MK 35: hak yang ditunda
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan hak. Negara tidak boleh memperlakukan hutan adat seolah-olah wilayah kosong yang tinggal diberi izin atau dialokasikan oleh birokrasi. Namun, implementasinya sering tertunda. Masyarakat adat kerap harus melewati proses panjang: pemetaan, verifikasi, Perda, dan penetapan ministerial. Padahal, hak ulayat seharusnya tidak perlu “dimenangkan” kembali melalui proses yang melelahkan. AMAN menilai skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Kemitraan, dan Hutan Tanaman Rakyat yang berjalan di atas wilayah adat justru berisiko mengaburkan hak ulayat karena tetap berbasis izin dan pengelolaan negara. Pemerintah mengklaim sekitar 400 ribu hektare hutan adat telah diakui, tetapi angka ini tidak otomatis menjawab kritik bahwa pengakuan sering terlambat dan prosesnya membebani masyarakat.
Kasus Tae, Sanggau: tumpang tindih yang nyata
Hutan Adat Ketemenggungan Tae ditetapkan melalui SK Menteri LHK No. 5770/MENLHK-PSKL/PKTHA-PSL-1/9/2018 pada 7 September 2018, dengan luas 2.189 hektare. Ketika masyarakat melakukan pemetaan partisipatif, sebuah perusahaan melakukan survei di desa tersebut dan, menurut laporan itu, telah memiliki Izin Usaha Perkebunan. Warga menolak kehadiran perusahaan tersebut. Ini berarti persoalannya bukan sekadar “izin baru diberikan setelah SK”, melainkan bahwa negara membiarkan izin lama tetap hidup di atas wilayah yang kemudian diakui sebagai hutan adat.
Kasus serupa terlihat pada Hutan Adat Tombak Haminjon milik masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, yang sebagian arealnya masih berada dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari. Pola ini menunjukkan bahwa pengakuan hutan adat tidak otomatis menghapus tumpang tindih dengan izin usaha yang telah diberikan negara.
Sumbatan partisipasi: mengapa masyarakat lemah
Masyarakat tidak lemah karena tidak peduli. Mereka sering dibuat lemah oleh struktur yang membuat informasi tidak terjangkau, suara tidak aman, tanah tidak diakui, dan pelanggaran tidak berujung pada pemulihan. Sumbatan utama meliputi:
- Negara membutuhkan investasi, pajak, royalti, dan devisa.
- Korporasi membutuhkan lahan, energi, air, dan pasokan murah.
- Masyarakat lokal sering memiliki posisi tawar lemah.
- Perlindungan HAM dan lingkungan dapat diperlakukan sebagai biaya yang harus dikurangi.
Kritik utama: kekuasaan, bukan sekadar kebijakan
Kritiknya adalah, bukan semua pasal dan komitmen dibuat untuk menipu, tetapi sistemnya dirancang dan dijalankan sedemikian rupa sehingga kepentingan investasi, penerimaan negara, dan korporasi lebih mudah terwujud daripada perlindungan warga.
Ketika pelanggaran hanya berujung pada sanksi administratif, mediasi panjang, atau kompensasi kecil, pelaku menghitungnya sebagai biaya usaha bukan penghalang.Itulah sebabnya komitmen ESG dan NDPE mudah terasa kosong: mereka sering berhenti pada laporan dan pernyataan, sementara keputusan yang benar-benar menentukan pemberian izin, penarikan izin, pembagian lahan, penyelesaian sengketa, dan pemulihan tetap berada pada relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan modal.
Kesimpulan
Kesimpulan utama dari seluruh analisis di atas adalah bahwa komitmen NDPE, ESG, OECD Guidelines, dan segala instrumen keberlanjutan tidak dapat lagi dipandang sebagai bukti otomatis bahwa perusahaan atau negara telah berubah. Mereka hanya akan bermakna bila mampu mengubah tiga hal mendasar: siapa yang menguasai lahan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang menanggung kerugian.
NDPE: dari komitmen ke konsekuensi
NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) sering dipromosikan sebagai standar emas dalam rantai pasok sawit dan komoditas lainnya. Namun, NDPE hanya akan efektif bila disertai:
- Ketertelusuran penuh hingga level kebun dan pemilik lahan, bukan hanya pabrik atau trader.
- Audit independen yang tidak dapat dimanipulasi oleh pemasok.
- Sanksi nyata berupa penghentian kontrak, pembatalan pembelian, atau pencabutan akses pasar.
- Pemulihan ekosistem dan kompensasi bagi masyarakat terdampak.
Tanpa keempat elemen ini, NDPE berisiko menjadi hanya deklarasi di atas kertas. Contoh kasus Tae di Sanggau menunjukkan bahwa pengakuan hutan adat tidak otomatis menghapus izin usaha yang telah diberikan sebelumnya, sehingga NDPE tidak dapat berfungsi bila tumpang tindih izin tidak diselesaikan.
ESG: Risiko Greenwashing
ESG sering dijadikan alat pemasaran, bukan alat perubahan. Bahaya utamanya adalah greenwashing dan human-rights-washing:
- Perusahaan mengklaim “zero deforestation” tanpa bukti lapangan.
- Perusahaan memperoleh skor ESG tinggi, tetapi tetap terlibat konflik tanah.
- Perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan, tetapi tidak menghentikan pembelian dari pemasok bermasalah.
- Perusahaan menyebut masyarakat “mitra”, padahal warga tidak memiliki
kekuatan untuk menolak proyek.
Dalam kerangka Uni Eropa, klaim lingkungan eksplisit harus didukung bukti yang kuat dan dapat diverifikasi. Tanpa verifikasi independen, ESG hanya menjadi alat pemasaran.
OECD Guidelines: tekanan tanpa gigi
OECD Guidelines menuntut perusahaan melakukan due diligence berbasis risiko: mengidentifikasi, mencegah, menghentikan, dan memulihkan dampak. Namun, OECD Guidelines bukan pengadilan. Mereka didukung oleh National Contact Points (NCP), yang berfungsi memfasilitasi dialog, tetapi bukan lembaga yang dapat langsung memenjarakan pelaku atau membatalkan izin. Karena itu, OECD Guidelines hanya akan efektif bila didukung oleh:
- Penegakan hukum nasional yang kuat.
- Tekanan pasar dari buyer dan investor.
- Tekanan publik dari masyarakat sipil dan media.
- Konsekuensi ekonomi yang nyata bagi pelaku pelanggaran.
Pola umum: izin lebih cepat daripada hak
Pola yang berulang di Indonesia adalah:
- Izin diberikan lebih dulu berdasarkan status administratif lahan sebagai hutan negara.
- Hak ulayat diakui kemudian, sering setelah konflik meledak.
Tumpang tindih tidak diselesaikan, karena PP No. 43/2021 memprioritaskan mediasi atas pencabutan izin. Masyarakat harus berunding dari posisi lemah, sementara perusahaan memiliki modal, mesin, dan akses ke aparat. Data menunjukkan 1.411 area tumpang tindih antara izin usaha pertambangan dan hak guna usaha sawit, mencakup sekitar 448.632 hektare. Ini bukan kebetulan teknis, melainkan hasil dari sistem yang memperlakukan perizinan sebagai prioritas dan hak warga sebagai
persoalan yang dapat ditunda.
Kritik utama: kekuasaan, bukan sekadar kebijakan
Kritik yang paling tajam adalah: bukan semua pasal dan komitmen dibuat untuk menipu, tetapi sistemnya dirancang dan dijalankan sedemikian rupa sehingga kepentingan investasi, penerimaan negara, dan korporasi lebih mudah terwujud daripada perlindungan warga.
Ketika pelanggaran hanya berujung pada sanksi administratif, mediasi panjang, atau kompensasi kecil, pelaku menghitungnya sebagai biaya usaha bukan penghalang.Itulah sebabnya komitmen ESG dan NDPE mudah terasa kosong: mereka sering berhenti pada laporan dan pernyataan, sementara keputusan yang benar-benar menentukan pemberian izin, penarikan izin, pembagian lahan, penyelesaian sengketa, dan pemulihan tetap berada pada relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan modal.
Kesimpulan akhir
Ribuan pasal tidak akan berarti bila urutan kekuasaannya terbalik: izin negara lebih cepat daripada pengakuan hak, keuntungan korporasi lebih terlindungi daripada penghidupan warga, dan pelanggaran lebih mudah dimaafkan daripada dipulihkan. Data tentang jutaan hektare tumpang tindih, konflik agraria, dan kriminalisasi pembela lingkungan menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan persoalan tata kelola dan kekuasaan.
Pertanyaan yang paling penting bukan “mengapa aturan belum cukup?”, melainkan: mengapa sistem tetap memberi kepastian bagi keuntungan, tetapi hanya memberi ketidakpastian bagi hak masyarakat? Selama pertanyaan itu tidak dijawab, ESG, NDPE, dan segala komitmen berkelanjutan akan terus berisiko menjadi bahasa yang menutupi ketidakadilan, bukan alat untuk mengakhirinya.
Referensi
OECD. OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. 2023.
OHCHR. Guiding Principles on Business and Human Rights. United Nations. Sustainable Development Goals.
OECD. Economic Surveys: Indonesia 2024. World Bank. Indonesia and Environment.
Human Rights Watch. Grabbed Land, Silenced Justice. 2026.
Mongabay. Desa Tae yang Bergiat Setelah Terima Penetapan Hutan Adat. 2019.
AMAN. Satu Dekade Putusan MK 35.
Jurnal Sylva Lestari. Overlapping Permits and Land Conflict.
OECD. Accelerating Sustainable Infrastructure Investments: Indonesia. 2026
Unduh artikel lengkap melalui tautan berikut >> Tautan Ini <<

