Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya bukan sekadar wilayah hutan dan rawa gambut. Ia adalah sistem hidrologis yang menopang air, pangan, budaya, dan kehidupan masyarakat adat Dayak Tobag di Kabupaten Sanggau, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang. Ketika hutan dibuka, gambut dikeringkan, dan sungai tercemar, yang runtuh bukan hanya pohon, tetapi mekanisme alami yang menjaga banjir, kekeringan, kebakaran, dan penghidupan ribuan orang.
Wilayah hidup, bukan lahan kosong
Bagi masyarakat adat Dayak Tobag, Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya adalah tanah leluhur, sumber pangan, ruang ritual, dan identitas kolektif. Wilayah adat mereka mencakup, antara lain, Kampung Baru, Sansat, Teraju, dan Bagan Asam di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Kehidupan mereka bertumpu pada ladang, kebun karet, tengkawang, rotan, madu, ikan sungai, dan hasil hutan lain yang diwariskan lintas generasi.

Dalam pandangan masyarakat adat, hutan dan sungai bukan komoditas yang menunggu dieksploitasi. Hutan adalah ruang hidup; sungai adalah sumber pangan dan penghubung antarwilayah; tembawang adalah memori sejarah dan fondasi ketahanan pangan.Ketika negara dan korporasi menyebut hutan sebagai “lahan kosong,” mereka menghapus keberadaan masyarakat yang telah hidup dan menjaga wilayah itu jauh sebelum izin konsesi diterbitkan.
Fungsi hidrologis yang tidak boleh diabaikan
Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya merupakan bagian dari ekosistem hutan rawa gambut dan DAS Kapuas. Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG adalah ekosistem gambut yang berada di antara dua sungai, antara sungai dan laut, atau di kawasan rawa. Fungsi utamanya adalah menyimpan air, mengatur aliran, menjaga kelembapan, dan menopang kehidupan di sekitarnya.
Dalam kondisi sehat, hutan dan gambut bekerja seperti “spons alami.” Air hujan tertahan oleh kanopi, akar, serasah, tanah, dan lapisan gambut; sebagian meresap ke tanah dan dilepaskan perlahan ke sungai pada musim kering. Ketika hutan hilang atau gambut terkeringkan, kemampuan resapan menurun dan air hujan berubah menjadi limpasan permukaan yang cepat.


Bukti Nyata di Lapangan
Kerusakan ekosistem Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya bukan sekadar peringatan ilmiah. Ia telah dirasakan langsung oleh masyarakat adat. Di Desa Kampung Baru, masyarakat telah merasakan kerusakan habitat satwa. Perubahan hutan dan perairan membuat satwa kehilangan ruang hidupnya, sehingga interaksi antara manusia dan satwa semakin berbahaya. Masyarakat melaporkan adanya serangan buaya yang menunjukkan bahwa eksositem sungai dan rawa telah terganggu hingga memaksa satwa bergerak mendekati pemukiman.
Di Desa Bagan Asam, masyarakat merasakan banjir yang meyelimuti pemukiman setelah terjadi bukaan hutan bakau dan hutan darat. Hilangnya hutan bakau dan hutan darat mengurangi kemampuan lahan menahan air, mempercepat limpasan, serta melemahkan fungsi lanskap sebagai penyangga banjir. Banjir yang kini masuk ke pemukiman bukan “bencana alami murni” ia adalah akibat dari perubahan tutupan lahan dan hilangnya fungsi ekologis hutan.
Di Desa Teraju Dusun Mungguk Pasir, masyarakat mengalami banjir yang cukup tinggi dan kebakaran lahan yang sebelumnya tidak pernah terbakar. Kondisi ini menunjukkan dua gejala sekaligus, air yang tidak lagi tertata pada musim hujan, dan gambut atau lahan yang kehilangan kelembapan pada musim kering. Ketika lahan yang dulunya basah kini mudah terbakar, itu adalah tanda bahwa fungsi hidrologis wilayah telah rusak serius.
Mengapa banjir besar dapat terjadi
Banjir besar tidak selalu disebabkan oleh curah hujan yang luar biasa. Banjir dapat terjadi ketika hujan biasa bertemu dengan lanskap yang telah kehilangan kemampuan menyerap dan menahan air. Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa lahan yang kehilangan fungsi resapan menjadi kedap air dan memicu limpasan air.
| Faktor Kerusakan | Mekanisme Banjir | Dampak |
| Hutan hilang atau terdegradasi | Air hujan tidak lagi tertahan oleh kanopi, akar, dan tanah, melimpas meningkat. | Banjir masuk pemukiman seperti seperti yang di alami oleh masyarakat Bagan Asam dan Dusun Mangkup dan Dusun Mungok Pasir Desa Teraju |
| Gambut terdrainase atau terkeringkan | Gambut kehilangan kapasitas menyimpan air, kanal mempercepat pembuangan air | Saat hujan deras air cepat melimpas, saat kering gambut mudah terbakar. |
| Sedimentasi Sungai | Erosi dari lahan terbuka membawa tanah ke sungai dan rawa | Dasar sungai dangkal kapasitas tampung menurun banjir lebih mudah terjadi |
| Kanal dan perubahan aliran | Aliran air alami diubah menjadi jalur buatan yang cepat | Air tidak lagi tersimpan merata dirawa tetapi terkonsentrasi ke sungai tertentu |
| Hujan ekstrem dan iklim berubah | Intensitas dan durasi hujan meningkat pada periode tertentu. | Limpasan tinggi bertemu dengan kapasitas Sungai yang sudah menurun. |
| Kerusakan habitat satwa | Satwa kehilangan ruang hidup dan koridor pergerakan | Konflik manusia-satwa meningkat, termasuk serang buaya terhadap warga di Desa Kampung Baru. |
Dalam kontur geografis Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya, air tidak hanya mengalir dari hulu ke hilir. Air juga bergerak lambat melalui rawa, anak sungai, dan lapisan gambut yang menyimpan air. Ketika rawa gambut dibuka dan dikeringkan, air yang seharusnya tersimpan merata justru terkonsentrasi dan mengalir cepat ke sungai, sehingga banjir menjadi lebih besar dan lebih cepat.
Mengapa kekeringan akut juga meningkat
Kekeringan akut muncul ketika hutan dan gambut yang seharusnya menjadi “baterai air” kehilangan kemampuan menyimpan air. Hutan yang rusak mengurangi infiltrasi dan menurunkan debit sungai pada musim kering. Rawa gambut yang dikeringkan oleh kanal juga kehilangan cadangan air yang seharusnya menjaga kelembapan tanah dan aliran sungai.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa pada musim kemarau, kandungan air tanah pada lahan hidrologis gambut Kalimantan Barat dapat turun di bawah 40 cm, sehingga gambut menjadi sangat rawan terbakar. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan: gambut kering, terbakar, kehilangan lapisan organik dan kemampuan menyimpan air, lalu semakin mudah kering dan terbakar lagi.
Dua bencana dalam satu siklus
Kerusakan ekosistem menciptakan pola yang disebut hidrolik ekstrem: banjir saat hujan, kekeringan dan kebakaran saat kemarau.
Hutan dan gambut rusak -> Resapan dan penyimpanan air menurun -> Musim hujan: limpasan cepat + sedimentasi -> Banjir besar di hilir DAS Kapuas -> Musim kering: cadangan air menipis -> Gambut kering dan mudah terbakar -> Kekeringan akut, asap, dan kerusakan berulang
Studi kekeringan DAS Kapuas mencatat 45 kejadian kekeringan meteorologis dan 48 kejadian kekeringan hidrologis selama 1981–2010, dengan tingkat keparahan dan durasi yang cenderung meningkat saat El Niño. Artinya, kerusakan lahan tidak menciptakan kekeringan dari nol, tetapi memperparah kekeringan yang sudah ada dan membuat pemulihan lebih lambat.
Tekanan konsesi yang nyata
Data resmi Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa PT Mayangkara Tanaman Industri II memegang izin HTI seluas 74.870 hektare melalui SK Nomor 480/Menhut-II/2009, dengan masa berlaku 60 tahun. Wilayah izinnya mencakup Sanggau, Kubu Raya, dan Ketapang—tiga kabupaten yang juga menjadi bagian bentang Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya.
Selain itu, PT Daya Tani Kalbar tercatat sebagai perusahaan HTI dalam statistik Kementerian Kehutanan dan memiliki luas 2.467,74 hektare dalam publikasi PHL Kementerian Kehutanan. PT Mayangkara Tanaman Industri I juga tercatat dalam publikasi PHL dengan luas 965,50 hektare. Data ini menunjukkan bahwa hutan tanaman industri bukan sekadar wacana; ia telah menjadi bagian dari perubahan lanskap di wilayah yang sama dengan kehidupan masyarakat adat.
Tekanan lain datang dari sektor pertambangan bauksit. PT Dinamika Sejahtera Mandiri beroperasi di Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, dengan kegiatan penambangan, pencucian bijih, jalan hauling, dan reklamasi lahan bekas tambang. PT Kurnia Jaya Raya teridentifikasi dalam dokumen lingkungan sebagai rencana kegiatan eksplorasi bauksit di Kecamatan Toba. Sementara PT Kalimantan Alumina Nusantara (PT KAN) mengembangkan proyek pengolahan bauksit menjadi alumina di Desa Sansat, Kecamatan Toba.
Kehadiran tambang dan pabrik tidak hanya membuka lahan. Ia membangun jalan, memindahkan tanah, menghasilkan limbah, membutuhkan air, dan menarik arus penduduk serta investasi. Bagi masyarakat adat, dampak ini sering muncul sebagai hilangnya kebun, berkurangnya hasil hutan, terganggunya sungai, dan meningkatnya tekanan terhadap wilayah adat.

Tumpang tindih: risiko yang nyata
Tumpang tindih konsesi di Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya berpotensi terjadi karena wilayah ini berada pada pertemuan berbagai kepentingan: hutan dan gambut untuk konservasi, DAS Kapuas untuk tata air, wilayah adat untuk kehidupan masyarakat, serta lahan untuk HTI, sawit, dan tambang.
Tumpang tindih paling kuat yang dapat diklaim berdasarkan data yang tersedia adalah tumpang tindih antara wilayah adat Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya dengan HTI PT Mayangkara Tanaman Industri II, kegiatan bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri, dan proyek pengolahan bauksit PT KAN & PT. WAI di Kecamatan Toba. Tumpang tindih dengan perusahaan sawit, tambang lain, atau blok HTI lain masih memerlukan peta spasial resmi dan tidak boleh diklaim sebagai fakta sebelum diverifikasi.
Tumpang tindih bukan sekadar persoalan administrasi. Ia menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat: siapa yang berhak mengelola lahan, siapa yang harus menerima ganti rugi, dan siapa yang menanggung kerusakan lingkungan. Ketika satu wilayah diklaim oleh HTI, sawit, tambang, dan negara sekaligus, masyarakat adat sering kali berada pada posisi paling rentan.
Sawit dan kebakaran: ancaman berulang
Perkebunan sawit juga menjadi salah satu tekanan utama di kawasan ini. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan sasaran pengawasan karhutla terbanyak di Kalimantan Barat, mencakup 23 perusahaan, antara lain PT Sawit Mitra Abadi, PT Fangiono Agro Plantation, PT Sejahtera Sawit Lestari, PT Arrtu Plantation, dan PT Agrolestari Mandiri.
Laporan WALHI menempatkan PT Mekar Karya Kahuripan dan PT Sinar Karya Mandiri di Ketapang sebagai perusahaan sawit dengan hotspot terbanyak pada Januari–Agustus 2026, masing-masing 312 dan 254 hotspot. Data ini menunjukkan bahwa kebakaran dan perkebunan sawit tidak dapat dipisahkan dari krisis ekologis di Kalimantan Barat. Namun, keberadaan hotspot atau izin di satu kabupaten belum otomatis berarti seluruh perusahaan beroperasi di dalam Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya; analisis harus tetap berbasis peta dan koordinat.
Dampak jika Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya hancur
Jika Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya terus terdegradasi, yang hilang bukan hanya pohon. Yang hilang adalah air, ikan, madu, rotan, tengkawang, tembawang, bahasa, ritual, dan masa depan masyarakat adat. Kehilangan hutan berarti kehilangan habitat satwa, koridor hidup, dan sumber pangan bagi masyarakat lokal.
Kerusakan gambut juga berarti kehilangan kemampuan alam untuk menyimpan air dan karbon. Gambut yang terkeringkan dan terbakar melepaskan karbon ke atmosfer serta memperparah pemanasan global. Pada saat yang sama, masyarakat di hilir DAS Kapuas akan menanggung dampak banjir, kekeringan, sedimentasi, dan penurunan kualitas air.
Kerakusan investasi sering menyajikan pembangunan sebagai kemajuan. Padahal, kemajuan yang menghancurkan sumber air, pangan, dan wilayah hidup masyarakat bukan kemajuan; ia adalah kemunduran yang dibungkus angka investasi dan janji lapangan kerja.
Menuju keadilan ekologis
Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya harus dipandang sebagai wilayah hidup, bukan wilayah sengketa yang harus segera “diselesaikan” melalui konsesi. Negara, perusahaan, dan masyarakat perlu menempatkan prinsip yang sama: hutan dan gambut harus dilindungi, wilayah adat harus diakui, dan setiap keputusan harus melibatkan masyarakat yang paling terdampak.
Langkah yang mendesak antara lain:
- Menghentikan pembukaan lahan dan pembuatan kanal baru di hutan rawa gambut.
- Melakukan audit tumpang tindih seluruh izin HTI, sawit, dan tambang terhadap kawasan hutan, KHG, dan wilayah adat.
- Melibatkan masyarakat adat Dayak Tobag dalam pemetaan partisipatif dan pengambilan keputusan.
- Menegakkan hukum terhadap pembakaran, pembukaan lahan tanpa izin, dan pencemaran.
- Memulihkan kanal, lahan gambut, dan hutan yang telah rusak melalui skema yang melibatkan masyarakat lokal.

Kesimpulan
Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya kini bukan lagi wilayah yang “berpotensi rusak.” Ia sudah menunjukkan gejala kerusakan yang nyata: banjir di Bagan Asam setelah hutan bakau dan hutan darat dibuka, banjir tinggi dan kebakaran lahan di Dusun Munggok Pasir, serta konflik manusia-satwa di Kampung Baru akibat kerusakan habitat. Ini adalah bukti bahwa eksploitasi tidak berhenti pada pohon yang ditebang; ia mengubah hidrologi, memindahkan satwa, dan memaksa masyarakat menanggung risiko yang bukan mereka ciptakan.
Kebijakan eksploitasi yang memperlakukan Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya sebagai lahan kosong, sumber bahan baku, atau ruang investasi adalah kebijakan yang secara moral dan ekologis salah. Ia mengorbankan fungsi hidrologis DAS Kapuas, keamanan pangan masyarakat adat, keberlangsungan satwa, dan masa depan generasi berikutnya demi kepentingan jangka pendek.
Negara tidak boleh lagi bersembunyi di balik argumen “pembangunan” atau “investasi.” Pembangunan yang menghasilkan banjir, kebakaran, kekeringan, dan konflik manusia-satwa bukan pembangunan, melainkan perampasan hak hidup. Jika Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya terus diperlakukan sebagai wilayah eksploitasi, yang akan runtuh bukan hanya hutan dan gambut, melainkan fondasi kehidupan masyarakat adat dan keberlanjutan DAS Kapuas itu sendiri.
Penutup
Kerusakan Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya bukan hanya persoalan hilangnya pohon, gambut, atau satwa. Dalam kontur geografis Kalimantan Barat, Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya merupakan bagian dari sistem hidrologis DAS Kapuas yang luas dan saling terhubung. Jika hutan, rawa gambut, dan sungai di wilayah ini terus dirusak, dampaknya tidak akan berhenti di Kecamatan Toba, Teraju, Sansat, Kampung Baru, atau Bagan Asam. Kerusakan itu akan menjalar ke seluruh DAS Kapuas dan berubah menjadi bencana Kalimantan Barat.
DAS Kapuas adalah sistem sungai terbesar di Indonesia, dengan hulu di pegunungan Kapuas Hulu dan hilir bermuara di Laut Natuna Barat. Dalam sistem DAS, air, sedimen, nutrien, dan pencemar bergerak dari hulu ke hilir. Karena itu, kerusakan di hutan rawa gambut dan hutan dataran rendah seperti Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya tidak bersifat lokal; ia mengubah keseimbangan air bagi seluruh wilayah yang bergantung pada Sungai Kapuas.
Secara kontur, Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya berada pada lanskap dataran rendah, rawa, hutan gambut, dan jaringan sungai yang berfungsi sebagai penyangga air. Pada musim hujan, hutan dan gambut menahan kelebihan air; pada musim kering, air tersebut dilepaskan perlahan untuk menjaga debit sungai. Ketika fungsi ini hilang, Kalimantan Barat akan menghadapi dua bencana sekaligus: banjir besar saat hujan dan kekeringan akut saat kemarau.
Kerusakan hutan bakau dan hutan darat di Bagan Asam, banjir tinggi dan kebakaran lahan di Dusun Munggok Pasir, serta serangan buaya di Kampung Baru bukan gejala yang berdiri sendiri. Ketiganya adalah sinyal bahwa fungsi ekologis Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya telah terganggu. Hutan yang hilang membuat air mengalir cepat; gambut yang kering membuat lahan mudah terbakar; sungai yang terganggu memaksa satwa mendekati pemukiman. Ini adalah pola bencana yang sistematis, bukan kebetulan.
Jika Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya terus dieksploitasi, Kalimantan Barat akan menghadapi masa depan yang lebih sering banjir, lebih sering kering, lebih mudah terbakar, dan lebih sulit pulih. Banjir tidak hanya mengancam pemukiman, tetapi juga merusak jalan, kebun, perikanan, dan akses pangan. Kekeringan tidak hanya mengeringkan sungai, tetapi juga memicu kebakaran gambut yang menghasilkan asap lintas kabupaten dan provinsi.
Kebijakan eksploitasi yang memperlakukan Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya sebagai lahan kosong, sumber bahan baku, atau ruang investasi adalah kebijakan yang secara moral dan ekologis salah. Ia mengorbankan fungsi hidrologis DAS Kapuas, keamanan pangan masyarakat adat, keberlangsungan satwa, dan masa depan generasi berikutnya demi kepentingan jangka pendek.
Negara tidak boleh lagi bersembunyi di balik argumen “pembangunan” atau “investasi.” Pembangunan yang menghasilkan banjir, kebakaran, kekeringan, dan konflik manusia-satwa bukan pembangunan, melainkan perampasan hak hidup. Jika Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya terus diperlakukan sebagai wilayah eksploitasi, yang akan runtuh bukan hanya hutan dan gambut, melainkan fondasi kehidupan masyarakat adat dan keberlanjutan DAS Kapuas itu sendiri.
Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya harus segera diperlakukan sebagai wilayah perlindungan hidrologis, budaya, dan kehidupan, bukan wilayah eksploitasi. Negara wajib menghentikan ekspansi konsesi yang mengancam hutan, gambut, sungai, dan wilayah adat melakukan audit tumpang tindih izin serta memulihkan kerusakan yang telah terjadi.
Jika kebijakan eksploitasi terus berlanjut, masyarakat adat akan terus kehilangan rumah, pangan, dan martabatnya. Banjir akan datang lebih cepat, kekeringan akan datang lebih lama, kebakaran akan menjadi lebih sering, dan satwa akan terus terdorong mendekati pemukiman. Pada titik itu, kerusakan tidak lagi dapat disebut “dampak sampingan,” melainkan bencana yang direncanakan oleh kebijakan dan kepentingan investasi.
Binua Labai Lawai dan Binua Kapuas Jaya adalah benteng ekologis bagi Kalimantan Barat. Bila benteng ini runtuh, yang menanggung akibatnya bukan hanya perusahaan yang mengambil keuntungan, melainkan seluruh masyarakat yang bergantung pada air, ikan, hutan, dan masa depan DAS Kapuas.
Unduh artikel lengkap melalui tautan berikut >> Tautan Ini <<

