SURAT PERNYATAAN BERSAMA/JOINT STATEMENT LETTER

10 May SURAT PERNYATAAN BERSAMA/JOINT STATEMENT LETTER

Kami aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, petani, buruh, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan lokal yang berdiam disekitar dan dalam kawasan hutan, yang terdampak usaha perkebunan dan minyak kelapa sawit di Indonesia, menyampaikan pandangan dan pernyataan sikap terhadap kebijakan dan aktivitas bisnis minyak kelapa sawit tersebut.

We, activists of civil society organizations, women, farmers, laborers, youth and students, indigenous peoples and local communities residing around and within forest areas, who are affected by oil palm plantation and palm oil businesses in Indonesia, are expressing our view and statement of position with regard to such palm oil business policies and activities.

Tanah dan hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat, sumber mata pencaharian, sumber pangan, air dan obat-obatan, yang juga mempunyai fungsi sosial budaya, sejarah, identitas dan spiritual, dan ekologi penunjang kehidupan. Lebih khusus lagi untuk Perempuan Adat, Hutan merupakan wilayah produksi sekaligus reproduksi sosial yang memampukan kami menjalankan tugas dan peran, seperti pemenuhan pangan rumah tangga, sosialisasi anak, dan kerja-kerja perawatan lainnya.

Land and forest, which constitute the sources of community life, sources of livelihood, sources of food, water and medicine, also have sociocultural, historical, identity and spiritual, as well as life-supporting ecological functions. For Customary Women in particular, forest is an area of production as well as social reproduction which enables us to perform duties and roles, such as fulfillment of household food, socialization of children, and other caring works.

Oleh karena itu, setiap kebijakan dan operasionalisasi proyek pembangunan ekonomi berbasis hutan dan lahan untuk tujuan komersial yang mengubah, menghilangkan dan merusak nilai dan fungsi tanah dan hutan, seperti usaha perkebunan kelapa sawit, akan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup kami dan daya dukung lingkungan, dan identitas sosial masyarakat.

Therefore, any policy and operation of forest- and land-based economic development project for commercial purpose which converts, eliminates and degrades the values and functions of land and forest, such as oil palm plantation business, will highly affect the continuity of our lives and the environmental carrying capacity, as well as the community’s social identity.

Saat ini, tanah dan hutan kami sedang terancam hilang dan digusur untuk usaha perkebunan dan pabrik minyak kelapa sawit, yang dilakukan dengan cara-cara paksa dan sistematis, melalui kebijakan peraturan, kekerasan, ancaman, pembatasan dan manipulasi. Hal ini dimungkinkan oleh peran berbagai pihak, yakni negara sebagai pembuat kebijakan peraturan dan pejabat pemberi izin, korporasi sebagai pemilik modal, pengendali bisnis, pedagang dan produsen minyak kelapa sawit, serta aparatus keamanan negara sebagai alat kekerasan yang mengamankan kepentingan bisnis.

At present, our land and forest are under the threat of vanishing and clearing to make way for oil palm plantation businesses and palm oil factories, which are committed in a coercive and systematic manner, through regulatory policies, violence, threats, restrictions and manipulation. This is made possible by the roles of various parties, namely the state as regulatory policymaker and license granting officials, corporations as capital owner, business controllers, traders and producers of palm oil, as well as state security apparatuses as tools of violence who safeguard the business interests.

Kami menilai dan merasakan buruknya tata kelola pemerintah dalam pengaturan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hutan untuk bisnis komersial minyak kelapa sawit, berlangsung secara tidak tidak adil dan tidak bertanggung jawab, merampas hak-hak masyarakat, menggundulkan hutan dan menghilangkan keanekaragaman hayati, menimbulkan kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan, yang berdampak pada penghancuran sistem sosial, peningkatan konflik dan korban jiwa, degradasi kedaulatan dan kemandirian masyarakat, menurunkan derajat daya dukung lingkungan, menyebabkan kebakaran hutan dan krisis ekologi.

We view and feel the poor governance in the regulation of control, management and utilization of land and forest for palm oil commercial businesses, which is implemented unfairly and irresponsibly, by deprivation of the communities’ rights, deforestation and elimination of biodiversity, leading to violence, exploitation and violation of human rights and women’s rights, resulting in the destruction of the social system, increased conflicts and losses of life, degradation of community sovereignty and self-reliance, lowering the degree of environmental carrying capacity, leading to forest fires and ecological crises.

Petani kecil dan buruh dieksploitasi dan termarjinal dalam proses produksi, sistem harga, pasar tenaga kerja dan upah pada rantai pasok industri minyak kelapa sawit, yang dikendalikan kuasa korporasi. Sementara masyarakat luas menjadi korban kelangkaan dan peningkatan harga minyak goreng yang menjadi mahal dan sulit didapatkan, akibat lebih dari 80 persen produksi minyak sawit nasional dijual ke pasar internasional demi keuntungan ekonomi di tengah tingginya harga minyak sawit mentah (CPO). Praktik-praktik yang melanggar hukum dan persekongkolan oligarki untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang merugikan masyarakat luas ini dilakukan dengan melibatkan pejabat negara yang korupsi dan perusahaan kelapa sawit pemilik sertifikat berkelanjutan dari RSPO.

Smallholders and laborers are being exploited and marginalized in the production process, price system, labor market and wage in the palm oil industry’s supply chain, which is under the control of corporate powers. At the same time, the people are becoming victims of the scarcity and increased price of cooking oil, which has become expensive and difficult to find, because more than 80 percent of the national palm oil production is sold to the international market for economic profit amidst the rising price of crude palm oil (CPO). Practices which are in violation of the laws and oligarchical conspiracies to gain economic profit at the expense of the wider public are committed with the involvement of corrupt state officials and palm oil companies which hold sustainable certificates from RSPO.

Standar, prinsip dan kriteria perkebunan berkelanjutan yang diberikan kepada korporasi, pada praktiknya dilakukan tanpa informasi dan verifikasi yang memadai dan transparan, cenderung mengabaikan dan melanggar prinsip berkelanjutan, tanpa mekanisme penyelesaian konflik dan rehabilitasi yang berpihak pada korban dan lingkungan. Laporan Greenpeace Indonesia (2021), mengungkapkan sejumlah perusahaan kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat RSPO dan ISPO masih beroperasi dalam kawasan hutan, yang bertentangan dengan prinsip berkelanjutan.

The standards, principles and criteria of sustainable plantation given to corporations are in practice implemented without adequate and transparent information and verification, with the tendency of disregard to and violation of the sustainable principles, without any conflict resolution and rehabilitation mechanisms which are in favor of the victims and the environment. Greenpeace Indonesia’s report (2021) revealed that a number of palm oil companies which possess RSPO dan ISPO certificates are still operating in forest areas, in contravention of the sustainability principle.

Kami memandang dan menyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab penuh untuk mengubah dan membaharui kebijakan tata kelola industri minyak kelapa sawit yang sungguh-sungguh kuat, berkeadilan dan mengutamakan kepentingan rakyat, petani, buruh dan kelestarian lingkungan hidup, berdasarkan konstitusi, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan pembangunan berkelanjutan. Harus ada penegakan hukum dan sanksi tegas atas setiap kejahatan dan pelanggaran hukum dalam sektor bisnis minyak kelapa sawit, tanpa memandang siapapun pelakunya, pejabat negara, pemilik modal, lembaga keuangan dan lainnya. Negara juga berkewajiban mengembangkan kebijakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, serta melakukan pemulihan dan rehabilitasi terhadap korban dan lingkungan.

We believe and assert that the state must be fully responsible to change and renew the policies on governance of the palm oil industry which are truly robust, just and prioritizing the interests of the people, farmers, laborers and environmental preservation, based upon the constitution, principles of human rights and sustainable development. There must be enforcement of law and strict sanctions for any crime and offense in the palm oil business sector, regardless of the perpetrator, be it a state official, capital owner, financial institution, etc. The state is also obligated to develop policies to prevent the occurrence of human rights violations, as well as to undertake restoration and rehabilitation of the victims and the environment.

Demikian pula, negara-negara Eropa seharusnya mengambil tanggung jawab dalam memajukan dan memperkuat tata kelola penggunaan dan pengelolaan minyak kelapa sawit dan seluruh produk turunannya, untuk kebutuhan makanan dan non makanan, energi biofuel, dengan memastikan produksi dan konsumsi minyak kelapa sawit yang dihasilkan negara produsen, bersumber dari usaha-usaha yang berkeadilan, tidak melanggar hukum, dan menjamin penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak- Hak Perempuan, serta kelestarian lingkungan hidup.

Similarly, European countries should assume the responsibility in advancing and strengthening the governance of use and management of palm oil and all of its derivative products, for food and non-food, as well as biofuel energy needs, by ensuring the production and consumption of palm oil produced by the producing countries originate from businesses which are fair, non-offending, and guaranteeing the respect for and protection of human rights and women’s rights, as well as environmental preservation.

Sehubungan dengan rencana pembahasan dan pengembangan kebijakan Uni Eropa tentang kebijakan pemanfaatan energi terbarukan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam yang bebas deforestasi dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, termasuk tidak menggunakan dan mendukung komoditi tertentu, seperti minyak kelapa sawit, kedelai dan tanaman nabati lainnya untuk menjadi bahan bakar biofuel, maka dengan kepercayaan dan harapan besar pada komitmen politik Uni Eropa terhadap Hak Asasi Manusai, lingkungan dan penurunan emisi GRK, kami meminta pemerintah dan pengambil kebijakan Uni Eropa untuk:

In relation to the planned discussion and development of policies of the European Union regarding the policies on utilization of renewable energy originating from the utilization of natural resources which are deforestation-free and reducing greenhouse gas, including the non-use and support of certain commodities, such as palm oil, soybean and other vegetable crops to become biofuel, with high confidence and hope of the European Union’s political commitment to human rights, the environment and GHG emission reduction, we appeal to the European Union governments and policymakers to:

1. Merumuskan, menerapkan, memantau dan mengevaluasi secara berkala kepatuhan terhadap kebijakan peraturan dan sistem perlindungan (safeguard) yang kuat dan efektif dalam rantai ekonomi perdagangan dan penggunaan energi terbarukan dari komoditas minyak kelapa sawit, kedelai dan sebagainya, dengan mewajibkan adanya perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Perempuan, melakukan uji tuntas HAM dan bebas deforestasi, rehabilitasi dan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang terdampak operasi industri minyak sawit dan penggunaan bahan bakar biofuel; (Formulate, implement, monitor and regularly evaluate the compliance with strong and effective regulatory policies and safeguard systems in the economic chain of trade and use of renewable energy from palm oil, soybean commodities, etc., by requiring the protection of and respect for human rights and women’s rights, to undertake due diligence on human rights and deforestation free, rehabilitation and restoration of the victims of human rights violations and environmental degradation who are affected by palm oil industry operations and biofuel consumption;)
2. Menerapkan, memantau dan mengevaluasi kepatuhan atas prosedur uji tuntas dari para operator bisnis minyak kelapa sawit pada seluruh mata rantai pasok yang dilakukan secara transparan, membuka akses informasi sumber dan pemasok komoditas seluas-luasnya, memenuhi persyaratan legalitas mengacu pada peraturan negara produsen dan instrument HAM internasional, dan menilai dan mengidenfitikasi resiko pelanggaran HAM dan bebas deforestasi, untuk mencegah dan menangani resiko atas produk komoditas yang di konsumsi; (Implement, monitor and evaluate compliance with the due diligence procedures of the palm oil business operators throughout the supply chain which are conducted in a transparent manner, to open maximum access to information on the sources and suppliers of the commodities, fulfill the legality requirements with reference to the producing countries’ regulations and international human rights instruments, as well as to assess and identify the risk of human rights violations and deforestation free, to prevent and address the risks of the commodity products consumed;)
3. Memperkuat dan memberikan insentif dan dukungan kapasitas kepada negara produsen untuk meningkatkan kebijakan tata kelola hutan dan lahan, sistem produksi berkelanjutan, pengetahuan teknologi, serta kerjasama dalam mengurangi dan mencegah dampak deforestasi; (Strengthen and provide incentives and capacity support for the producing countries to improve the governance policies on forest and land, sustainable production system, technological knowledge, as well as cooperation in reducing and preventing the impacts of deforestation;)
4. Memberikan insentif perlindungan dan pemberdayaan kepada petani kecil dan buruh perkebunan kelapa sawit, yang mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. (Provide incentives of protection and empowerment for smallholders and laborers of oil palm plantations, who are developing businesses in an independent and sustainable manner.)
5. Melibatkan jaringan organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, perempuan, petani, buruh, tokoh agama, Pembela HAM dan Lingkungan, dan pihak independen yang berkompeten, dalam proses konsultasi dan pembentukan hukum, pemantauan dan pengawasan atas proses dan pelaksanaan kebijakan, termasuk pemberian akses informasi; (Engage the network of civil society organizations, customary communities, women, farmers, laborers, religious figures, human rights and environmental defenders, as well as competent independent parties, in the process of consultation and formation of laws, monitoring and supervision of the process and implementation of policies, including the provision of access to information;)
6. Mendorong pemerintah Indonesia melanjutkan dan memperkuat kebijakan moratorium pemberian izin dan perluasan lahan perkebunan baru kelapa sawit sebagai langkah strategis menyelesaikan permasalahan dan penataan kembali tata kelola hutan dan lahan untuk mengurangi deforestasi, perlindungan masyarakat yang tergantung pada tanah dan hutan, serta penegakan hukum; (Encourage and support the policy of moratorium on license granting and expansion of new oil palm plantation fields as a strategic measure to resolve the issues and rearrange the forest and land governance for reducing deforestation, protecting the communities who are dependent on land and forest, as well as enforcing the law;)
7. Meminta dan mendesak pemerintah Indonesia, secara khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan bersama Direktur Jenderal dalam lingkup KLHK, untuk menindaklanjuti putusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, terkait pencabutan izin bagi 192 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi dalam kawasan hutan dengan luas 3.126.439,36 hektar, dengan tindakan kongkrit penegakan hukum dan putusan sanksi pencabutan izin; (Appeal to and urge the Indonesian government, in particular the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), the Team for Control of Concession Licensing, Proper Arrangement and Revocation of Forest Area Concession Licenses jointly with the Director General within the purview of KLHK, to follow up on decision of the Minister of Environment and Forestry (LHK) Number SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 regarding Revocation of Forest Area Concession Licenses, in relation to the license revocation for 192 oil palm plantation companies which are operating in forest areas of a total size of 3,126,439.36 hectares, with concrete actions of law enforcement and license revocation sanction decisions;)
8. Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan turunannya, serta mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang memutuskan UU Cipta Kerja melanggar konstitusi UUD 1945 dan tidak menerbitkan kebijakan aturan dan program baru dari UU Cipta Kerja tersebut. (Appeal to the Indonesian government to revoke Law Number 11 Year 2020 regarding Job Creation, and the derivative regulations thereof, as well as to comply with Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020, which decides that the Job Creation Law is in violation of the 1945 Constitution, and to refrain from issuing new regulatory policies and programs from the said Job Creation Law.)

Kami yang mendukung dan menandatangani surat pernyataan We who support and sign the statement letter:

1. Franky Samperante, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Jakarta
2. Agus Sutomo, Lembaga Teraju Foundation, West Kalimantan
3. Markus Baba, Worker, Asiki, Boven Digoel, Papua
4. Septer Manufandu, JERAT Papua, Jayapura
5. Sulfianto Alias, Perkumpulan Panah Papua, Manokwari, West Papua
6. Aidil Fitri, Hutan Kita Institute, Palembang, South Sumatera
7. Petrus Kerenderop Kinggo, Wambon Tekamerop Leader, Kali Kao, Boven Digoel, Papua
8. Sani Lake, JPIC Kalimantan
9. Emil Ola Kleden, Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, Jakarta
10. Jimmy M.I. Sormin, Christian Pastor, Jakarta
11. Musa Mambrasar, Human Rights Activist, Manokwari, West Papua
12. Irianto Jacobus, Yayasan KIPRa Papua
13. Fecki Mobalen, AMAN Sorong Raya, West Papua
14. Alex Tethool, Journalist, West Papua
15. Laurens Womsiwor, Environmental Activist, Papua
16. Ihwan, Yayasan Petak Danum, Kapuas, Central Kalimantan
17. Joko Waluyo, Environmental Activist, West Kalimantan
18. Sopice Sawor, Women Activist, South of Sorong, West Papua
19. Loury da Costa, PBHKP, Sorong, West Papua
20. Norman Jiwan, Environmental Activist, West Kalimantan
21. Naomi Marisan, Pt. PPMA Papua, Jayapura
22. Pius Ginting, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Jakarta
23. Yoyon Pardianto, Youth Activist, Aceh
24. Yohanis Mambrasar, Lawyer, Babeoser Bikar, Sorong, West Papua
25. Dora Balubun, STH, MSi, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua
26. Emanuel Gobay, LBH Papua
27. Syahrul M, Persatuan Masyarakat Adat Paser, East Kalimantan
28. Wahyu Wagiman, Human Rights Activist,, Jakarta
29. Syamsu Alam Agus, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta
30. Mayang Andasputri, AMAN Bengkayang, West Kalimantan
31. Zainal Arifin, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
32. Uli Arta Siagian, WALHI, Jakarta
33. Markus Binur, Perkumpulan Belantara Papua, Sorong, West Papua
34. Nikolas Djemris Imunuplatia, GEMAPALA, Fakfak, West Papua
35. April Perlindungan, Worker, Bandung, West Jawa
36. Denny Yomaki, Yayasan Lingkungan Hidup Papua, Jayapura
37. Zulfikar, Activist, Nanggroe Aceh Darussalam
38. Wirya Supriyadi, WALHI Papua, Jayapura
39. Yuliana Langowuyo, SKPKC Fransiskan Papua
40. Elly Ramos Petege, Human Rights Activist, Papua
41. Maikel Primus Peuki, WALHI Papua, Jayapura
42. Dimas Hartono, Environmental Activist, Central Kalimantan
43. Symphati Dimas, Front Mahasiswa Nasional, Jakarta

25. 44. Ahmad Sja, PADI Indonesia, Samarinda, East Kalimantan 45. Belawing Jiu, Etnika Kosmologi Katulistiwa, East Kalimantan
26. 46. Yohanes Akwan, YLBH Sisar Matiti, Manokwari, West Papua 47. Perkumpulan Bin Madag Hom, Teluk Bintuni, West Papua 48.  Era Purnama, Lawyer, Jakarta
27. 49. Sanusi M Syarif, Yayasan Rumpun Bambu Indonesia, Banda Aceh
28. 50. Norhadi Karben, Serikat Tani Manggatang Tarung Mantangai, Central Kalimantan 51. Boy Even Sembiring, WALHI Riau
29. 52. Mufti Barri, Forest Watch Indonesia, Bogor 53. Edi Sutrisno, TuK Indonesia, Jakarta
30. 54. Zulfikar Arma, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Banda Aceh 55. Nikodemus Ale, WALHI West Kalimantan
31. 56. Mustam Arif, Jurnal Celebes, South Sulawesi
32. 57. Adolfina Kuum, Komunitas Peduli Lindungi (Lepemawi), Timika, Papua 58. Achmad Surambo, Sawit Watch, Bogor
33. 59. Yuyun Indradi, Trend Asia, Jakarta
34. 60. Eva Bande, Front Advokasi Sawit Central Sulawesi 61. Harun Rumbarar, Papuan Voices, Papua
35. 62. Suci Fitriah Tanjung, WALHI DKI Jakarta

63. 63. Grahat Nagara, STHI Jentera, Teacher, Jakarta 64. Doni Moidady, KPA Central Sulawesi
64. 65. Rudi HB Daman, Worker Activist, Jakarta 66. Ruddy Gustave, KONPHALINDO
65. 67. Rukka Sombolinggi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta
66. 68. Muhammad Isnur, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta 69. Erwin Basrin, Akar Foundation, Bengkulu
67. 70. Zelig Ilham Hamka, Akar Law Office, Bengkulu
68. 71. Sena Aji Bagus Dwi Handoko, Mnukwar Papua, Manokwari, West Papua 72. Adrianus Manu, Celebes Bergerak, Central Sulawesi
69. 73. Agung Wibowo, Perkumpulan Huma Indonesia, Jakarta 74. Asep Yunan Firdaus, Yayasan Epistema, Jakarta
70. 75. Serikat Petani Pasundan, Garut, West Jawa
71. 76. Agustiana, Gerakan Masyarakat Agraria Indonesia 77. Zensi Suhadi, WALHI Nasional
72. 78. Made Ali, Jikalahari, Riau 79. Jefri Sianturi, Senarai, Riau
73. 80. Maksum Syam, Sajogyo Institute, Bogor
74. 81. Amran Tambaru, Yayasan Merah Putih Central Sulawesi 82. Laksmi Adriani Savitri, FIAN Indonesia
75. 83. Richard F Labiro, Yayasan Tanah Merdeka, Palu, Central Sulawesi 84. Septi Meidodga, Youth Indigenous Activist, Manokwari, West Papua
76. 85. Onesimus Wetaku, Ikana Indogenous Leader, Sorong Selatan, West Papua 86. Sri Palupi, The Institute for Ecosoc Rights, Jakarta
77. 87. Darwis, Green of Borneo, North Kalimantan
78. 88. Djayu Sukma Ifantara, YMKL, Pontianak, West Kalimantan 89. Joni, Dayak Indigenpous Leader, North Kalimantan
79. 90. Wiwin, Union of Loli Raya Mosiromu, Donggala, Central Sulawesi 91. Fitriani S. Pairunan, Solidaritas Perempuan Palu, Central Sulawesi 92.           Albert Manu, Serikat Petani Katu, Poso, Central Sulawesi
80. 93. Aprianto Mangewa, Serikat Mahasiswa Progresif Central Sulawesi 94. Penrad Siagian, Paritas Institute, Jakarta
81. 95. Iola Abas, Pantau Gambut, Jakarta
82. 96. Feri Irawan, Perkumpulan Hijau, Jambi
83. 97. Delima Silalahi, KSPPM Parapat, North Sumatera
84. 98. Yanuarius Anouw, Perkumpulan Bentara Papua, Manokwari, West Papua 99. Dewi Kartika, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta
85. 100. Alman Gampo Alam, Pucuk Adat Luak Saparampek, Nagari Kapa, West Sumatera

101. 101. Nazar Ikhwan Imbang Langik, Ketua Kerapatan Adat Kinali, West Sumatera
102. 102. Kaisar D Simarjo Nana Anggun Basa Nan Barampek Nagari Kinali, West Sumatera 103. Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro Pucuk Adat Nagari Kapa, West Sumatera
103. 104. Awalludin, Paralegal Dharmasraya, West Sumatera 105. Datu Udin, Dharmasraya, West Sumatera
104. 106. Zulkifli, Yayasan Nagari Institute, West Sumatera
105. 107. Rudiansyah, Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, Jambi 108. Novi Onora, Yayasan Pendidikan Rakyat, Central Sulawesi
106. 109. Martha Doq, Perkumpulan Nurani Perempuan, Samarinda, East Kalimantan 110. Eko Cahyono, Sajogyo Institute, Bogor
107. 111. Agustinus Binjap, Forum Rakyat Papua, Boven Digoel, Papua 112. Damairia Pakpahan, Protection International Indonesia, Jakarta 113. Mahir Takaka, Indigenous Peoples Activist, South Sulawesi
108. 114. Marthen Luther Wambarop, Ketua KNPI Boven Digoel, Papua 115. Pius Erik Nyompe, LKMTL Kutai Barat, East Kalimantan
109. 116. Harry Oktavian, Perkumpulan Bhatera Alam, Pekanbaru, Riau
110. 117. Rosita Tecuari, Organisasi Perempuan Adat Namblong, Jayapura, Papua 118. Nimbrot Wouw, Nimbokrang Indigenous Leader, Jayapura, Papua
111. 119. Arosius Wai Simon, Nimbokrang Indigenous Leader, Jayapura, Papua 120. Oskar Baiy, Nimbokrang Indigenous Leader, Jayapura, Papua
112. 121. Yakop Uyosu, Nimbokrang Indigenous Leader, Jayapura, Papua
113. 122. Marten Waisimon, Nimbokrang Indigenous Leader, Jayapura, Papua 123. Yosep Hembring, Demuo Tru Indigenous Leader, Jayapura, Papua 124. Ade Candra, Warsi, Jambi
114. 125. Torry Kuswardono, Yayasan Pikul, Kupang, East Nusa Tenggara
115. 126. Dina Kekri, Organisasi Perempuan Adat Namblong, Jayapura, Papua 127. Sopia Bano, Organisasi Perempuan Adat Namblong, Jayapura, Papua 128. Catur Widi Asmoro, Rasamala Hijau Indonesia, Bogor
116. 129. Rahmat, Farmer Activist, Bogor
117. 130. Dedi Kurniawan, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia, West Jawa 131. Eko Zanuardy, Link-AR Borneo, Pontianak, West Kalimantan
118. 132. Yusuf Heru Cahyono, Forum Warga Tanjung Rancing, Ogan Komering Ilir, South Sumatera
119. 133. Sahrul Sidin, Persatuan Petani Way Serdang, Mesuji, Lampung 134. Wayan Sutomo, AGRA Central Kalimantan
120. 135. Sugiono, Kelompok Tani Berjuang, Kotawaringin Timur, Central Kalimantan 136. Sianto Arifin, Serikat Pekerja Sawit Indonesia (SEPASI), Central Kalimantan 137. Ali, Serikat Pekerja Pertanian Indonesia, Jakarta
121. 138. Rizal, Jaringan Solidaritas Transnasional Buruh Sawit, Jakarta

139. 139. Purnomo, WALHI Central Kalimantan
140. 140. Erwin, Paguyuban Petani Cianjur, wEST Jawa
141. 141. Yohanis Nongyap, Lembaga pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, Boven Digoel, Papua
142. 142. I Ngurah Suryawan, Akademisi, Denpasar, Bali
143. 143. Yusuf Momot, Tehit Indigenous Leader, Sorong Selatan, West Papua 144. Pius Edegius Suam, Awyu Tribe Leader, Boven Digoel, Papua
144. 145. Damianus Soh, Awyu Paralegal, Boven Digoel, Papua
145. 146. Donatus Nawisi, EHRD from Awyu Tribe, Boven Digoel, Papua 147. Oktovianus Bovi, EHRD from Awyu Tribe, Boven Digoel, Papua
146. 148. Richarda Maa, Women Defender from Awyu Tribe, Boven Digoel, Papua 149. Pius Kanduga, Wambon Tekamerop Tribe Leader, Boven Digoel, Papua 150. Linus Omba, Indigenous Peoples Activist, Selil, Merauke, Papua
147. 151. Risky Patiasina, Student Activist, UNMUS, Merauke, Papua
148. 152. Fandy Alberto Binu Wakil, Student Activist, UNMUS, Merauke, Papua 153. Rafael Medang Tapun, Catholic Student, Merauke, Papua
149. 154. Engelberth Rangga T. Kaize, Catholic Student, Merauke, Papua
150. 155. Noumenzen Josua L. S. Ajamiseba, Christian Student, Merauke, Papua 156. Salerus Kamogou, Student Activist, STIE, Merauke, Papua
151. 157. Mario Mere, Catholic Student, Merauke, Papua 158. Epifianus Faot, Catholic Student, Merauke, Papua
152. 159. Robertus Meanggi, Student Activist, UNMUS, Merauke, Papua 160. Januarius Baweng, Student Activist, Merauke, Papua
153. 161. Kristianus Samkakai, Catholic Student, Merauke, Papua 162. Walterus Konowarop, Student Activist, Boven Digoel, Papua 163. Rofinus Kaimbe Awi, Catholic Student, Merauke, Papua
154. 164. Antonia Meanggi, Women Defender, Kampung Anggai, Boven Digoel, Papua 165. Ambrosius Klagilit, Youth Activist Sorong, West Papua
155. 166. Silas O Kalami, S.So, MA, Lembaga Masyarskat Adat Malamoi, Sorong, West Papua 167. Soleman Mobalen S.an, Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, Sorong, West Papua

Contact Person:

Franky Samperante

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Jakarta

Email: frankysamperante@protonmail.com

Phone: +62 81317286019