ID
Donasi

Asap Kalbar, Api Konsesi : Menelusuri jejak hotspot dan indikasi pembakaran pada Konsesi PBPH, Perkebunan Sawit, dan Pertambangan

4 tayangan

Unduh artikel lengkap melalui tautan berikut >> Tautan Ini <<

Ringkasan Eksekutif

Selama periode 16–22 Agustus 2026, tercatat 9.215 titik api (hotspot) yang terdeteksi berada di dalam batas konsesi perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat, tersebar pada 286 perusahaan pemegang izin. Titik api ini teridentifikasi pada tiga kategori konsesi: kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH (2.190 titik), perkebunan kelapa sawit (3.124 titik), dan wilayah pertambangan (3.901 titik, mencakup bauksit, emas, dan jenis tambang lain).

Kabupaten Ketapang merupakan wilayah dengan jumlah titik api tertinggi di Kalimantan Barat, yaitu 5.200 titik atau lebih dari separuh total titik api provinsi, jauh melampaui Kabupaten Sanggau di posisi kedua (734 titik). Temuan ini menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat terkonsentrasi kuat di kawasan-kawasan yang berada dalam penguasaan korporasi, dan memerlukan perhatian serta tindakan tegas dari otoritas terkait terhadap pemegang izin yang bersangkutan.

Latar Belakang dan Metodologi

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan tahunan di Kalimantan Barat yang berdampak pada kerusakan ekosistem, kualitas udara, dan kehidupan masyarakat sekitar. Analisis ini disusun untuk mengidentifikasi sebaran titik api yang berada di dalam batas kawasan konsesi PBPH, perkebunan sawit, dan pertambangan, sebagai bahan advokasi kepada pemegang izin dan pemangku kepentingan terkait.

Sumber dan Periode Data

  • Data titik api bersumber dari NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System), sensor VIIRS J1 (NOAA-21), Collection 2, Near Real-Time (NRT).
  • Periode data: 16–22 Agustus 2026, dengan beberapa peta pembanding menggunakan data pada tanggal 24 Juli dan 8–18 Agustus 2026 untuk melihat perkembangan sebaran titik api dari waktu ke waktu.
  • Batas konsesi (PBPH, izin usaha perkebunan sawit, dan izin usaha pertambangan) dioverlay dengan titik api menggunakan perangkat lunak ArcGIS/QGIS untuk mengidentifikasi titik api yang berada di dalam maupun berbatasan langsung dengan area konsesi.

Peta-peta pada Bagian III disusun per perusahaan/konsesi, memuat batas poligon konsesi, sebaran titik hotspot, serta lokasi administratif (desa, kecamatan, kabupaten) yang terdampak.

Temuan Utama

Sebaran Titik Api Menurut Kabupaten

Tabel berikut menunjukkan jumlah titik api yang berada di dalam konsesi perusahaan, direkap menurut kabupaten lokasi konsesi tersebut.

Kabupaten

Jumlah Titik Api

Ketapang

5.200

Sanggau

734

Melawi

570

Kubu Raya

491

Sintang

401

Kayong Utara

397

Landak

381

Sekadau

344

Kapuas Hulu

323

Bengkayang

121

Sambas

92

Mempawah

84

Kota Singkawang

7

Kota Pontianak

0

 

Kategori Konsesi

Kategori

Jumlah Perusahaan

Jumlah Titik Api

PBPH

55

2.190

Perkebunan Sawit

231

3.124

Pertambangan (Bauksit, Emas, Lainnya)

97 (bauksit+emas)

3.901

TOTAL

286

9.215

 

10 Perusahaan PBPH dengan Titik Api Terbanyak

Perusahaan

Jumlah Titik Api

PT Hutan Ketapang IND (d.h. Kertas Basuki R)

541

PT Mohairson Pawan Khatulistiwa

263

PT Wanakerta Ekalestari

257

PT Finnantara Intiga

124

PT Mahkota Rimba Utama

122

PT Mayawana Persada

118

PT Prima Bumi Sentosa

116

PT Inhutani III Nangapinoh

102

PT Suka Jaya Makmur

60

PT Wana Subur Persada

56

 

10 Perusahaan Perkebunan Sawit dengan Titik Api Terbanyak

Perusahaan

Jumlah Titik Api

PT Arrtu Energie Resources

315

PT Sinar Karya Mandiri

280

PT Bojong Permai

154

PT Karya Bakti Agro Sejahtera 3

93

PT Kayung Agro Lestari

86

PT Kalbar Inti Plantation

80

PT Sebukit Inter Nusa

75

PT Prana Reksa Karya

67

PT Kalimantan Agro Lestari

63

PT Kebun Aria

48

 

10 Perusahaan Pertambangan dengan Titik Api Terbanyak

Perusahaan

Jenis Tambang

Jumlah Titik Api

PT Laman Mining

Bauksit

253

PT Cita Mineral Investindo

Bauksit

162

PT Putra Alam Lestari

Bauksit

90

PT Priyanka Shona

Emas

23

PT Bukit Belawan Tujuh

Emas

22

PT Tamindo Mutiara Perkasa

Bauksit

53

PT Casanamatra Kencana

Bauksit

52

PT Bintangar Maju Abadi

Bauksit

49

PT Segoro Global Mandiri

Emas

21

PT Serinding Sumber Makmur

Emas

21

 

Kepemilikan dan Afiliasi Grup Perusahaan

Bagian ini menyajikan hasil penelusuran atas kepemilikan dan afiliasi grup korporasi dari perusahaan-perusahaan dengan jumlah titik api terbanyak pada tiga kategori konsesi (PBPH, perkebunan sawit, dan pertambangan) sebagaimana disajikan pada Bagian III. Informasi ini disusun berdasarkan penelusuran sumber terbuka per Agustus 2026 (pemberitaan media, situs resmi, dokumen Ringkasan Publik/RKUPHHK, laporan keuangan korporasi) serta data resmi Sistem Informasi Minerba (Minerbaone) milik Kementerian ESDM untuk sektor pertambangan. Data kepemilikan bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu; apabila terdapat perbedaan antara pemberitaan media dan data resmi, data resmi (Minerbaone/dokumen legalitas) diperlakukan sebagai rujukan utama.

A. Konsesi PBPH (Kehutanan)

Perusahaan

Grup / Induk

Kepemilikan Saham

Catatan

PT Hutan Ketapang Industri

Eks-Sampoerna Agro → Sampoerna Agri Resources Pte Ltd (SARPL)

eks 99,99% (via PT Sungai Menang)

Dilepas SGRO ke SARPL, Nov 2025 (Rp1,56 T); tetap terafiliasi kel. Putera Sampoerna

PT Mohairson Pawan Khatulistiwa

PT Inti Alam Raharja

—

–

PT Wanakerta Ekalestari

Sinar Mas/APP

Belum ditemukan

Tercatat pemasok kayu APP Group

PT Finnantara Intiga

Sinar Mas/APP

Nordic Forest Dev. 21.814 lbr; Purinusa Ekapersada 5 lbr

Awal patungan Nordic Forest Dev./Inhutani III/Gudang Garam (1996)

PT Mahkota Rimba Utama

Belum ditemukan

—

HTI ±74.480 ha (SK.555/Menhut-II/2009)

PT Mayawana Persada

Alas Kusuma Group

50% Green Ascend, Malaysia (sejak 2023)

Sister company: Suka Jaya Makmur & Sari Bumi Kusuma

PT Prima Bumi Sentosa

Belum ditemukan

—

HTI ±70.080 ha; pernah disegel 2019

PT Inhutani III Nangapinoh

BUMN Perhutani Group

Negara RI 1 lbr Seri A; Perhutani 523.814 lbr Seri B

Merger ke PT Inhutani I, 2022–2023

PT Suka Jaya Makmur

Alas Kusuma Group

—

Sister company: Mayawana Persada

PT Wana Subur Persada

Belum ditemukan

—

PBPH-HT ±42.735 ha, Ketapang & Sekadau

 

B. Konsesi Perkebunan Sawit

Perusahaan

Grup / Induk

Kepemilikan Saham

Catatan

PT Arrtu Energie Resources

Rajawali/Eagle High (Peter Sondakh)

eks BWPT 95%

—

PT Sinar Karya Mandiri

Gozco Plantations (GZCO) melalui PT Suryabumi Agrolanggeng

via Suryabumi Agrolanggeng 99,92%; Daniel Lianto 0,08%

Pengendali akhir: Tjandra Mindharta Gozali

PT Bojong Permai

Belum ditemukan

—

—

PT Karya Bakti Agro Sejahtera 3

Bumitama Group

—

—

PT Kayung Agro Lestari

ANJ Group

via PT Austindo Nusantara Jaya Agri

—

PT Kalbar Inti Plantation

Belum ditemukan

—

Anggota RSPO; ±6.478 ha, Melawi

PT Sebukit Inter Nusa

Belum ditemukan

—

±8.170 ha, Kubu Raya

PT Prana Reksa Karya

Belum ditemukan

—

Bukan anggota RSPO; ±20.976 ha, Sanggau

PT Kalimantan Agro Lestari

Belum ditemukan

—

Bukan anggota RSPO; ±27.059 ha, Kayong Utara

PT Kebun Aria

Belum ditemukan

—

Pernah dilaporkan menelantarkan ±4.000 ha, Landak

 

C. Konsesi Pertambangan

Perusahaan

Grup / Induk

Kepemilikan Saham

Catatan

PT Laman Mining

Supreme Global Investment

BUMI Resources Tbk ( Grup Bakrie/Salim)

Supreme Global Investment 98,6%; Supreme Alam Resources 1,4%

BUMI Resources Tbk ( Grup Bakrie/Salim) akuisisi 45% (proses, target Okt 2026); digeledah Kejati Kalbar Jan 2026

PT Cita Mineral Investindo

Harita Group (kel. Lim)

Harita Jayaraya 60,63%; publik 39,37%

8 IUP, ±107.502 ha, Ketapang

PT Putra Alam Lestari

Belum ditemukan

Tidak terdaftar di Minerbaone

±3.500 ha, Kendawangan

PT Priyanka Shona

Belum ditemukan

Tidak terdaftar di Minerbaone

—

PT Bukit Belawan Tujuh

—

Nur’Aini 80%; JP Setioharnowo 20% (WNI)

Media sempat kaitkan dgn Alas Kusuma & investor Tiongkok; tak tercermin di data resmi

PT Tamindo Mutiara Perkasa

Asing (Hong Kong/Tiongkok)

Mineral Makmur Sejahtera 69,87% (HK); Bentech Ltd 0,13% (RRT); Paul Sugandi 20%; Po Suwandi 10%

kesamaan direksi/komisaris dengan PT Bintangan Maju Abadi

PT Casanamatra Kencana

—

Santony 85%; PT Mahkota Karya Utama 15%

Kantor sama dgn Bintangar Maju Abadi (Sanggau)

PT Bintangar Maju Abadi

—

Belum tercatat di Minerbaone

Direksi (Paul Sugandi/Po Suwandi) sama dgn PT Tamindo; kantor sama dgn Casanamatra Kencana

PT Segoro Global Mandiri

Belum ditemukan

Tidak terdaftar di Minerbaone

—

PT Serinding Sumber Makmur

—

Jalinankasih Sesama 40%; 16 pemegang saham perorangan lain

 

 

Riwayat Karhutla Berulang dalam Satu Dekade di Konsesi Korporasi (2015–2025)

Bagian ini merangkum pemberitaan dan laporan mengenai perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat sejak 2015 hingga 2025. Pola yang muncul dari rangkaian data selama satu dekade ini adalah adanya sejumlah perusahaan yang berulang kali tercatat mengalami atau diduga melakukan karhutla di areal konsesinya, tanpa disertai penegakan hukum yang berkelanjutan hingga izinnya benar-benar dicabut.

2015

Di tahun 2015 KLHK mengumumkan 23 nama perusahaan yang sudah diberi sanksi akibat terbukti menyebabkan kebakaran hutan di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Kalimantan Barat di tahun tersebut terbakar mencapai 16.136 hektare, dari 23 entitas korporasi di Indonesia, 3 merupakan dari Kalbar terdiri dari 2 perusahaan HTI dan 1 perusahaan perkebunan sawit.

Jenis

Perusahaan

Jenis Sanksi

HTI

PT Mega Alam Sentosa

PT Buana Megatama Jaya

Pencabutan Izin Lingkungan

Pembekuan Izin

Perkebunan sawit

PT Bumi Sawit Sejahtera

Paksaan Pemerintah

Sumber: KLHK

2018

Di tahun 2018 terjadi kembali Kalimantan Barat tercatat ada 9.819 titik api hampir tiga kali lipat dibanding 2017 (3.488 titik). Titik api turut muncul di konsesi milik Bumitama dan First Resources (grup, tanpa entitas spesifik disebutkan) membuat KLHK memeriksa dan menyegel lima perusahaan perkebunan sawit di Kubu Raya.

Jenis

Perusahaan

Catatan

Perkebunan Sawit

PT Sumatera Unggul Makmur

Disegel; menurut Greenpeace, terbakar berulang setiap tahun sejak 2013

PT Putra Lirik Domas

Disegel

PT Agro Alam Nusantara

Disegel

PT Agro Park Lestari

Disegel

PT RJP

Disegel

Sumber: Mongabay Indonesia, 30 Agustus 2018.

2019

Pada tahun 2019 Gubernur Kalbar Bapak H. Sutarmidji, S.H., M.Hum mengusulkan pencabutan izin 15 perusahaan (9 perkebunan sawit, 6 HTI) karena kebakaran terbukti terjadi di areal konsesinya:

Jenis

Perusahaan

Perkebunan Sawit

PT Global Kalimantan Makmur; PT Sumatera Unggul Makmur; PT Mitra Andalan Sejahtera; PT Putra Lirik Domas; PT Sungai Putri Agro Sawit; PT Ikhtiar Gusti Pudi; PT Sinar Karya Mandiri; PT Arrtu Borneo Perkebunan; PT Arrtu Energi Resources

HTI

PT Unggul Karya Inti Jaya; PT Duta Andalan Sukses; PT Muara Sungai Landak; PT Hutan Ketapang Industri; PT Prima Bumi Sentosa; PT Tri Agronusa Sejahtera

 

Sebelumnya, KLHK juga menyegel 26 perusahaan perkebunan sawit yang konsesinya terbakar di Kalimantan Barat:

Jenis

Perusahaan

Perkebunan Sawit

Sanggau : PT Global Kalimantan Makmur, PT Kebun Ganda Prima, PT Mitra Austral Sejahtera, PT Sime Indo Agro;

Sekadau : PT Kalimantan Bina Permai;

Kubu Raya : PT Putra Lirik Domas, ; PT Sumatera Unggul Makmur, PT Bumi Perkasa Gemilang;

Ketapang : PT TANS, PT Sungai Putri Agro Sawit, PT Arrtu Borneo Perkebunan, PT Arrtu Energi Resources, PT Sinar Karya Mandiri, PT Kayung Agro Lestari, PT Limpah Sejahtera, PT Sukses Karya Sawit;

Sambas : PT Bumi Mekar Hijau;

Melawi : PT Rafi Kamajaya Abadi;

Landak : PT Ichtiar Gusti Pudi, PT NI;

Mempawah : PT Mitra Andalan Sejahtera, PT SP;

HTI

Ketapang : PT Prima Bumi Sentosa, PT Hutan Ketapang Industri.

Sanggau : PT Finantara Intiga, PT Duta Andalan Sukses;

Sintang : PT Unggul Karya Inti Jaya;

Mempawah : PT Muara Sungai Landak;

2023

Pada tahun 2023 KLHK kembali menyegel lahan di areal konsesi yang terbakar, ada 4 perusahaan diantaranya 3 HTI dan 1 Perkebunan Sawit.

Jenis

Perusahaan

Lokasi

Luas Terbakar

HTI

PT Mayangkara Tanaman Industri Unit 1 Jelai

—

1.151 ha

PT CG (Condong Garut)

—

267 ha

PT FWL (Fajar Wana Lestari)

 

121,24 ha

Perkebunan Sawit

PT SUM (Sumatera Unggul Makmur)

—

168,2 ha

Sumber: ANTARA, “KLHK Segel Lahan di Areal Konsesi yang Terbakar di Kalimantan Barat”

2025

Pada tahun 2025 dari Laporan WALHI Kalbar teridentifikasi ada 194 perusahaan yang terduga terbakar Sepuluh entitas dengan titik api terbanyak pada konsesi sawit dan HTI:

Konsesi HGU Perkebunan Sawit

Perusahaan

Titik Api

PT Perkebunan Nusantara XIII (Parindu)

276

PT Arvena Sepakat

167

PT Daya Landak Plantation

124

PT Sumatera Makmur Lestari

119

PT Kebun Ganda Prima

118

PT Sebukit Internusa

116

PT Sime Agro Indo

89

PT Mitra Austral Sejahtera

86

PT Prana Indah Gemilang

86

PT Agri Sentral Lestari

62

 

Konsesi HTI/PBPH

Perusahaan

Titik Api

PT Finnantara Intiga

676

PT Prima Bumi Sentosa

255

PT Mahkota Rimba Utama

238

PT Nitiyasa Idola

168

PT Wana Hijau Pesaguan

135

PT Boma Plantation

118

PT Mayawana Persada

96

PT Bumi Mekar Hijau

79

PT Inhutani III Nanga Pinoh

77

PT Mitra Jaya Nusaindah

76

Sumber: WALHI Kalimantan Barat, “WALHI Laporkan 194 Perusahaan yang Terduga Terbakar”

Pola Perusahaan yang Berulang Terbakar (2015–2025)

Merujuk rangkaian data satu dekade di atas, sejumlah perusahaan tercatat berulang kali muncul dalam pemberitaan/laporan karhutla dari tahun ke tahun tanpa disertai pencabutan izin definitif. Sebagian di antaranya bahkan kembali muncul sebagai penyumbang titik api terbanyak dalam analisis periode 16–22 Agustus 2026 pada laporan ini sendiri — menunjukkan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan sejak 2015–2019 tidak memutus siklus kebakaran di konsesi yang sama.

Perusahaan dengan rekam jejak paling menonjol:

  1. PT Arrtu Energie Resources — disegel dan diusulkan pencabutan izin oleh KLHK pada 2019 (bersama entitas satu grup, PT Arrtu Borneo Perkebunan), namun tujuh tahun kemudian justru tercatat sebagai perusahaan dengan titik api terbanyak di seluruh laporan ini (315 titik, peringkat 1 kategori sawit). Ini merupakan temuan paling signifikan dari penelusuran ulang, karena menunjukkan sanksi 2019 sama sekali tidak menghentikan pola kebakaran di konsesi tersebut.
  2. PT Sinar Karya Mandiri — disegel dan disidik KLHK pada 2019, kini kembali masuk peringkat 2 kategori sawit pada laporan 2026 (280 titik).
  3. PT Sumatera Unggul Makmur — tercatat terbakar sejak 2013 (menurut Greenpeace), disegel 2018, diusulkan cabut izin sekaligus disegel kembali 2019, dan disegel lagi pada 2023 (168,2 ha terbakar).
  4. PT Finnantara Intiga — disegel KLHK pada 2019, kembali menjadi penyumbang titik api tertinggi se-Kalbar untuk kategori HTI/PBPH pada 2025 676 titik, tercatat di peringkat 4 kategori PBPH pada laporan 2026 ini (124 titik).
  5. PT Prima Bumi Sentosa — diusulkan cabut izin dan disegel 2019, tercatat di peringkat tertinggi kategori HTI pada laporan WALHI 2025 (255 titik), dan kembali muncul di peringkat 7 kategori PBPH laporan 2026 ini (116 titik) — tercatat tiga kali dalam rentang tujuh tahun terakhir.
  6. PT Hutan Ketapang Industri — diusulkan cabut izin dan disegel KLHK pada 2019, kini tercatat sebagai penyumbang titik api tertinggi di seluruh kategori PBPH pada laporan 2026 ini
  7. PT Mayawana Persada — muncul dalam data hotspot HTI/PBPH WALHI 2025 (96 titik) dan kembali tercatat di peringkat 6 kategori PBPH laporan 2026 ini (118 titik).
  8. PT Kayung Agro Lestari — disegel KLHK 2019 (Ketapang), kini di peringkat 5 kategori sawit laporan 2026 (86 titik).
  9. PT Sebukit Internusa — tercatat di laporan WALHI 2025 PT Sebukit Internusa (116 titik), tercatat peringkat 7 kategori sawit dalam laporan 2026 ini (75 titik api).
  10. PT Mahkota Rimba Utama — tercatat di laporan WALHI 2025 (238 titik, peringkat 3 HTI), kini di peringkat 5 kategori PBPH laporan 2026 (122 titik).
  11. PT Inhutani III Nangapinoh — tercatat di laporan WALHI 2025 (77 titik), kini di peringkat 8 kategori PBPH laporan 2026 (102 titik).
  12. PT Kebun Ganda Prima — disegel KLHK 2019 (Sanggau), tahun 2025 pembakaran kembali (118 titik, peringkat 5 sawit).
  13. PT Mitra Austral Sejahtera — disegel KLHK 2019 (Sanggau), tahun 2025 pembakaran kembali tercatat (86 titik, peringkat 8 sawit).
  14. PT Bumi Mekar Hijau — disegel KLHK 2019 (Sambas), tahun 2025 pembakaran kembali (79 titik, peringkat 8 HTI).

Dari total sekitar 15 entitas berbeda yang teridentifikasi memiliki rekam jejak karhutla berulang sejak 2015, 7 di antaranya bahkan masih menjadi kontributor titik api tertinggi dalam data terbaru periode 16–22 Agustus 2026 pada laporan ini sendiri (Arrtu Energie Resources, Sinar Karya Mandiri, Finnantara Intiga, Prima Bumi Sentosa, Hutan Ketapang Industri, Mayawana Persada, Kayung Agro Lestari) — bukti kuat bahwa mekanisme penyegelan dan sanksi administratif yang diterapkan berulang kali sejak 2015 gagal menimbulkan efek jera, dan memperkuat urgensi rekomendasi agar sanksi ditingkatkan hingga pencabutan izin definitif bagi perusahaan dengan pola pelanggaran berulang seperti ini.

Efektivitas Sanksi Dipertanyakan: 4 dari 6 Perusahaan yang Disanksi Kemenhut Sudah Masuk Daftar Pelanggar Berulang

Pada 25 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengumumkan sanksi administratif terhadap enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara berulang di areal kelolaan masing-masing, dengan total luas terbakar mencapai 1.511,55 hektare. Empat dari enam perusahaan tersebut berlokasi di Kalimantan Barat dan termasuk dalam sepuluh perusahaan PBPH dengan titik api terbanyak pada analisis laporan ini, yaitu PT Wanakerta Ekalestari (WEL), PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK), PT Finnantara Intiga (FI), dan PT Wana Subur Persada (WSP).

Perusahaan

Luas Terbakar (ha)

Sanksi

PT Wanakerta Ekalestari (WEL)

760,51

Paksaan Pemerintah

PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK)

394,83

Pembekuan Perizinan Berusaha + Paksaan Pemerintah

PT Wana Subur Persada (WSP)

107,70

Paksaan Pemerintah

PT Finnantara Intiga (FI)

95,87

Paksaan Pemerintah

 

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

  • Titik api di Kalimantan Barat selama periode 16–22 Agustus 2026 terkonsentrasi pada kawasan yang berada dalam penguasaan konsesi korporasi, dengan total 9.215 titik api pada 286 perusahaan.
  • Kabupaten Ketapang menjadi wilayah paling terdampak, menyumbang lebih dari separuh total titik api di Kalimantan Barat.
  • Perusahaan seperti PT Hutan Ketapang IND, PT Arrtu Energie Resources, PT Sinar Karya Mandiri, dan PT Laman Mining menunjukkan konsentrasi titik api yang sangat tinggi dan berulang, termasuk pada peta pembanding antarwaktu yang menunjukkan tren peningkatan.
  • Pada 25 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada empat perusahaan PBPH di Kalimantan Barat yang termasuk dalam temuan laporan ini, yaitu PT Wanakerta Ekalestari, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa, PT Finnantara Intiga, dan PT Wana Subur Persada, atas kebakaran berulang seluas total 1.358,91 hektare di area kelolaan mereka; PT Mohairson Pawan Khatulistiwa dikenai sanksi terberat berupa pembekuan perizinan berusaha.

Rekomendasi

  • Tingkatkan proses pidana korporasi, prioritaskan pencabutan izin bukan hanya sanksi administratif, terhadap perusahaan dengan rekam jejak berulang ≥3 kali dalam satu dekade terakhir — khususnya PT Arrtu Energie Resources, PT Sinar Karya Mandiri, PT Prima Bumi Sentosa, dan PT Hutan Ketapang Industri, yang tercatat disegel/disanksi sejak 2019 namun kini justru menjadi kontributor titik api tertinggi di data 2026. Pola ini membuktikan sanksi administratif berulang (teguran, pembekuan sementara, paksaan pemerintah) terbukti tidak menimbulkan efek jera.
  • Mendesak instansi berwenang (KLHK, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat) untuk melakukan verifikasi lapangan dan penegakan hukum terhadap perusahaan dengan jumlah titik api tertinggi.
  • Bangun basis data terbuka daftar perusahaan pelanggar berulang yang diperbarui berkala oleh KLHK/Kemenhut/Pemprov Kalbar, memuat riwayat sanksi, status penanganan, dan tindak lanjut per perusahaan — agar publik dan aparat penegak hukum dapat memantau efektivitas sanksi dari waktu ke waktu, alih-alih data yang tersebar di berbagai laporan tahunan terpisah seperti yang harus kami rekonstruksi manual dalam laporan ini.
  • Memastikan perusahaan pemegang izin menjalankan kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk penyediaan sarana-prasarana pengendalian kebakaran.
  • Mengawal pelaksanaan sanksi administratif yang telah dijatuhkan Kementerian Kehutanan terhadap PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (pembekuan perizinan berusaha), PT Wanakerta Ekalestari, PT Finnantara Intiga, dan PT Wana Subur Persada (Paksaan Pemerintah), termasuk memastikan kewajiban pemulihan areal gambut terdampak dijalankan sesuai tenggat waktu yang ditentukan, serta mendorong peningkatan sanksi hingga pencabutan izin apabila perusahaan tidak patuh.

 

Bagikan artikel