Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kajian Risiko Bencana (KRB) telah ditetapkan sebagai instrumen fundamental dalam penataan ruang Indonesia. Namun, setelah hampir dua dekade, efektivitas KRB dalam mencegah pembangunan di kawasan rawan bencana masih jauh dari harapan. Artikel ini menganalisis secara kritis posisi KRB dalam kerangka regulasi tata ruang Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis normatif dan studi kasus Provinsi Kalimantan Barat. Temuan utama artikel ini adalah bahwa KRB terperangkap dalam logika “soft law”, sebuah instrumen yang bersifat rekomendatif dan tidak memiliki daya ikat operasional. Di Kalimantan Barat, kegagalan ini diperparah oleh tiga faktor struktural: dominasi konsesi yang menguasai 67% wilayah daratan, inkoherensi tata ruang yang terstruktur, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang secara sistematis menegaskan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana. Artikel ini berargumen bahwa kegagalan KRB bukanlah kegagalan teknis, melainkan konsekuensi dari struktur insentif politik-ekonomi yang menempatkan eksploitasi sumber daya alam di atas keamanan ekologis jangka panjang.
Unduh artikel lengkap melalui tautan berikut >> Tautan Ini <<
Download the English version of the article here >> Download the article <<

