ID
Donasi

Laporan Tahunan Teraju Indonesia 2024

1 tayangan

Kata Pengantar

Laporan Tahunan 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Teraju Indonesia kepada seluruh pemangku kepentingan, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kerja-kerja lembaga. Laporan ini juga bertujuan memaparkan program-program yang telah dijalankan Teraju sepanjang tahun 2024, termasuk capaian dan tantangan yang dihadapi selama implementasi. Melalui laporan ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi untuk perbaikan kerja di masa mendatang.

Program-program Teraju Indonesia pada tahun 2024 dijalankan di tengah situasi ketika Indonesia mengalami peristiwa perubahan iklim ekstrem seperti kebakaran hutan dan lahan, serta bencana ekologis meliputi banjir dan tanah longsor. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Sanggau, Sintang, Sekadau, Ketapang, dan Kubu Raya, yang menimbulkan kerugian materiil dalam jumlah besar serta memaksa ribuan warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Kalimantan Barat harus memetik pelajaran berharga dari berbagai bencana ekologis ini. Sangat penting untuk mendorong pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara sosial dan bermanfaat bagi masyarakat luas, tetapi juga ramah lingkungan melalui pelestarian hutan alam dan lahan gambut. Melalui upaya tersebut, Provinsi Kalimantan Barat dapat berkontribusi dalam memperlambat laju perubahan iklim.

Kerja-kerja yang dilakukan Teraju Indonesia di Kalimantan Barat sepanjang tahun 2024 turut mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mengadvokasi pemanfaatan hutan dan lahan yang adil dan lestari, serta menegakkan hak-hak normatif buruh perkebunan kelapa sawit.

Masukan dan saran yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami hargai guna mendukung perbaikan dan perkembangan Yayasan Teraju Indonesia di masa depan.

Ucapan Terima Kasih

Teraju Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam berbagai program yang kami laksanakan sepanjang tahun 2024. Tanpa dukungan para donor, mitra, dan masyarakat, capaian yang berhasil kami raih tidak akan mungkin terwujud. Kami menyampaikan apresiasi yang tulus kepada para donor yang telah memercayakan pelaksanaan program-program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan advokasi hak-hak buruh kepada kami:

  1. Both Ends, atas pendanaan proyek “Memberdayakan Pemuda dan Perempuan Adat” sebagai langkah konkret dalam menghadapi perubahan iklim dan memberdayakan masyarakat adat.
  2. UNDP, melalui proyek “Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Kawasan Hutan” di bawah program Kalimantan Forest Cluster 2, yang memungkinkan kami mendampingi desa-desa di Kabupaten Sintang dalam mengelola hutan mereka secara mandiri.
  3. Mondiaal FNV, atas dukungan terhadap proyek “Kolaborasi Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit”, yang telah memperkuat posisi buruh perkebunan kelapa sawit dalam memperjuangkan hak dan kondisi kerja yang lebih baik.

Kami juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para mitra yang telah memberikan dukungan luar biasa di setiap langkah kerja kami:

  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, atas kebijakan dan dukungan yang memungkinkan Teraju Indonesia terus berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan di daerah.
  • Pemerintah Kabupaten Sanggau, atas pengakuan terhadap Teraju Indonesia sebagai mitra pembangunan serta pelibatan kami dalam jejaring Sabang Merah Bedompu, sebuah forum kemitraan pembangunan yang membuka ruang kolaborasi berharga dalam mendampingi masyarakat di wilayah kerja kami.
  • Pemerintah Kabupaten Sintang, atas peran aktifnya dalam mendukung kegiatan kami di bawah proyek Kalimantan Forest Cluster 2. Keterlibatan pemerintah daerah sangat berperan penting dalam mencapai hasil yang lebih optimal di empat desa dampingan di Kabupaten Sintang.
  • Federasi Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit (FSBKS) Kalimantan Barat beserta serikat-serikat afiliasinya, atas partisipasi aktif dalam pendidikan dan penguatan kapasitas buruh, serta keterlibatan berkelanjutan dalam mengadvokasi perbaikan hak dan kondisi kerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
  • Koalisi Buruh Sawit (KBS), yang telah menjadi wadah strategis bagi Teraju Indonesia dalam mengadvokasi perbaikan kondisi perburuhan sawit secara lebih luas di tingkat nasional maupun internasional. Melalui KBS, Teraju Indonesia dan FSBKS Kalimantan Barat memperoleh manfaat berupa pelatihan, pendidikan, serta kesempatan berdialog dengan aktor-aktor kunci seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta jejaring nasional dan internasional, termasuk International Palm Oil Workers United (IPOWU).
  • Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, atas perannya sebagai mitra strategis dalam mendukung berbagai inisiatif penguatan masyarakat adat Dayak. Keterlibatan DAD sebagai narasumber, fasilitator masyarakat, sekaligus pemberi rekomendasi menjadi faktor kunci keberhasilan program-program kami di wilayah tersebut.

Akhir kata, kami juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada masyarakat lokal, kaum muda, perempuan adat, petani, dan para buruh yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Kepercayaan, dedikasi, dan partisipasi aktif mereka terus menginspirasi kami untuk bekerja demi perubahan yang bermakna dan berkelanjutan.

Kami sangat berharap kolaborasi ini terus bertumbuh pada tahun-tahun mendatang, sehingga bersama-sama kita dapat menciptakan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan dan kelestarian Kalimantan Barat.

Terima kasih!

Sambutan Direktur Eksekutif Teraju Indonesia

Untuk Kita Semua,

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh sukacita sekaligus tantangan bagi kami. Sepanjang pelaksanaan program, kami bersyukur memperoleh kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat yang terdampak oleh penguasaan dan ekspansi industri ekstraktif berbasis sumber daya hutan dan lahan. Kami menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, alih fungsi lahan, menyusutnya wilayah kelola masyarakat adat/lokal, hingga konflik tenurial yang masih terus berlangsung.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Kekayaan ini menarik minat eksploitasi agresif dari industri ekstraktif, khususnya yang berbasis pemanfaatan hutan dan lahan. Sayangnya, eksploitasi tersebut jarang diiringi pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan, maupun pertimbangan atas dampak sosial yang tak terelakkan di baliknya.

Kondisi ini menegaskan perlunya seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat peran masing-masing dalam merawat dinamika sosial serta bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Teraju Indonesia tetap terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Pontianak, 18 Februari 2025

Agus Sutomo

Direktur Eksekutif Teraju Indonesia

Tak Ada Satu Pun yang Tertinggal

Tak Ada Satu Pun yang Tertinggal (No One Left Behind) merupakan janji utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang bertujuan mewujudkan dunia yang adil, setara, dan berkelanjutan bagi semua. Prinsip ini melampaui upaya pengentasan kemiskinan, melainkan juga berupaya mengakhiri diskriminasi dan eksklusi berdasarkan ras, gender, maupun penanda identitas lainnya. Komitmen ini menekankan kesetaraan dan inklusivitas dalam pembangunan, yang berarti tidak boleh ada satu kelompok masyarakat pun yang terpinggirkan atau tertinggal dalam proses pembangunan.

Sejalan dengan itu, dalam menjalankan setiap programnya, Teraju Indonesia berupaya memastikan seluruh individu dan kelompok dapat berpartisipasi tanpa memandang usia, ras, etnis, gender, agama, bahasa, disabilitas, kasta, status sosial ekonomi, maupun status sebagai pendatang atau masyarakat adat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kunci untuk memastikan pembangunan tidak meninggalkan siapa pun adalah masyarakat yang terdidik. Oleh karena itu, Teraju Indonesia secara konsisten memastikan setiap program yang dijalankan berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan potensi manusia. Melalui penguatan kapasitas masyarakat yang memadukan pengetahuan dan keterampilan lokal, kami berupaya memberdayakan kelompok rentan agar tidak tertinggal maupun tersisih dari manfaat pembangunan.

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Ucapan Terima Kasih ii
Sambutan Direktur Eksekutif Teraju Indonesia iv
Tak Ada Satu Pun yang Tertinggal v
Daftar Isi vi
Ringkasan Eksekutif 1
Tentang Teraju Indonesia 2
Wilayah Kerja Teraju Indonesia 3
Program 2024 4
Both ENDS 4
Proyek UNDP Kalfor 2023-2024 8
Mondiaal FNV 13
Pembelajaran dan Rekomendasi 17
Penutup 21
Dana Kelolaan 22

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2024 menjadi periode yang dinamis bagi Teraju Indonesia dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, perlindungan hutan, dan advokasi kesejahteraan buruh di Kalimantan Barat. Dengan dukungan lembaga donor yakni Both Ends, UNDP, dan Mondiaal FNV, Teraju Indonesia berhasil melaksanakan inisiatif yang berdampak langsung bagi masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, petani skala kecil, dan buruh perkebunan kelapa sawit.

Melalui proyek “Memberdayakan Pemuda dan Perempuan Adat” yang bekerja sama dengan Both Ends, lembaga berfokus pada peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Program ini mencakup penguatan kapasitas perempuan dalam pertanian berkelanjutan, advokasi hak-hak perempuan adat, serta penguatan inisiatif ekonomi berbasis komunitas yang berakar pada kearifan lokal.

Dalam proyek “Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Hutan Berbasis Desa di Areal Penggunaan Lain (APL) di Kabupaten Sintang”, yang merupakan bagian dari program UNDP-Kalimantan Forest Cluster 2, Teraju Indonesia mendampingi empat desa di Kabupaten Sintang untuk mengelola kawasan hutan mereka secara mandiri. Capaian utama proyek ini meliputi pembentukan lembaga pengelola hutan desa, penguatan kapasitas masyarakat dalam tata kelola hutan, serta advokasi kebijakan bagi pengakuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Selain itu, Teraju Indonesia memfasilitasi kemitraan antara desa dan perusahaan perkebunan kelapa sawit guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Di sektor perburuhan, proyek “Kolaborasi untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit” yang didukung oleh Mondiaal FNV berhasil memperkuat Federasi Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit (FSBKS) Kalimantan Barat. Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas serikat buruh dalam mengadvokasi hak-hak pekerja di sektor sawit, mendorong reformasi kebijakan ketenagakerjaan, serta memperkuat jejaring serikat buruh di tingkat lokal maupun nasional.

Sepanjang tahun 2024, Teraju Indonesia menghadapi beragam tantangan, termasuk dinamika kebijakan dalam tata kelola sumber daya alam, hambatan dalam membangun kemitraan multipihak, serta keterbatasan sumber daya untuk memperluas skala dampak program. Namun, melalui pendekatan berbasis komunitas, advokasi berkelanjutan, dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan strategi yang adaptif.

Ke depan, Teraju Indonesia tetap berkomitmen memperkuat peran masyarakat adat, petani, dan buruh dalam mengelola sumber daya alam serta meningkatkan penghidupan yang berlandaskan keadilan sosial dan lingkungan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Teraju Indonesia berdedikasi untuk berkontribusi mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaulat atas sumber dayanya sendiri.

Tentang Teraju Indonesia

Teraju Indonesia didirikan pada 17 Agustus 2020 sebagai hasil musyawarah bersama yang melibatkan tokoh adat, perempuan, pemuda, dan koperasi petani plasma (kelapa sawit) di Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Lembaga ini resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 19 Februari 2021 dengan Nomor Registrasi AHU-0002269.AH.01.07.Tahun 2021. Keberadaannya juga telah tercatat secara resmi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Nomor 539/BKBP-D.2/2021.

Pendirian yayasan ini didorong oleh keprihatinan mendalam yang dirasakan bersama oleh masyarakat adat dan lokal, petani, buruh perkebunan kelapa sawit, perempuan, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya. Keprihatinan tersebut muncul akibat maraknya penguasaan lahan dan hutan secara agresif beserta eksploitasi kekayaan alam di dalamnya oleh industri ekstraktif. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut sebagian besar didikte oleh kepentingan ekonomi-politik yang memprioritaskan pasokan bahan baku bagi raksasa industri global. Akibatnya, Pulau Kalimantan yang kaya akan sumber daya alam hanya dipandang sebagai wilayah untuk dieksploitasi.

Penetrasi industri ekstraktif di Kalimantan berawal dari operasi penebangan kayu di hutan alam oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pengaplingan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan monokultur—terutama kelapa sawit dan hutan tanaman industri (pulp dan kertas)—serta pertambangan mineral dan batu bara. Orientasi yang bertumpu pada kepentingan ekonomi semata, ditambah buruknya praktik tata kelola hutan dan lahan, telah melahirkan pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang eksploitatif. Ketimpangan penguasaan lahan dan hutan yang ditimbulkannya menjadi penyebab utama hilangnya hak-hak masyarakat adat dan lokal, menyusutnya sumber penghidupan berbasis komunitas, meningkatnya konflik tenurial, rusaknya hutan Kalimantan, punahnya keanekaragaman hayati asli, serta kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim dan bencana ekologis.

Wilayah Kerja Teraju Indonesia

Sejak berdiri, Teraju Indonesia beroperasi di lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Sanggau, Sekadau, dan Sintang.

Secara khusus pada tahun 2024, kami melaksanakan program di 14 desa yang menjangkau 3.286 penerima manfaat langsung, terdiri atas 788 perempuan dan 2.498 laki-laki. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi Yayasan Teraju Indonesia: “Berkontribusi membangun masyarakat adat/lokal, petani, buruh, perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya yang berkeadilan sosial melalui penguatan riset partisipatif, investigasi, advokasi, dan peningkatan kapasitas, sehingga menumbuhkan kemandirian dalam menjawab tantangan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan perubahan iklim.”

Berpedoman pada visi tersebut, upaya kami mencakup advokasi bagi masyarakat adat/lokal dan buruh yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat adat/lokal, petani, buruh, perempuan, pemuda, dan kelompok lainnya dalam perlindungan serta pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Peta wilayah kerja Teraju Indonesia

Program 2024

Pada tahun 2024, dalam mewujudkan visi dan misinya, Teraju Indonesia didukung oleh beberapa lembaga donor dan mitra, yakni Both ENDS, Proyek UNDP KalFor, dan Mondiaal FNV.

A. Both ENDS

Proyek bertajuk “Penguatan Pemuda dan Perempuan Adat: Langkah Maju Menghadapi Perubahan Iklim” bertujuan meningkatkan ketangguhan masyarakat adat terhadap dampak perubahan iklim melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penguatan kapasitas pemuda dan perempuan adat dalam tata kelola wilayah serta pengambilan keputusan, serta perlindungan dan pengelolaan wilayah adat yang kaya akan hutan dan sumber air.

Tujuan khusus dari proyek ini meliputi:

  1. Memperkuat kapasitas teknis masyarakat adat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pertanian organik dan pengelolaan sumber daya alam.
  2. Menyusun rencana pengelolaan wilayah adat guna menjamin keberlanjutan ekosistem lokal dan kesejahteraan masyarakat.
  3. Meningkatkan partisipasi pemuda dan perempuan adat dalam pengambilan keputusan dan tata kelola sumber daya alam di wilayah masing-masing.
  4. Membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, guna memperkuat capaian program.

Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek ini melaksanakan beragam kegiatan, antara lain:

  • Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Pertanian Berkelanjutan
    • Dilaksanakan di Desa Mawang Muda, Balai Tinggi, dan Labai Hilir, dengan melibatkan total 85 peserta yang terdiri atas 23 perempuan adat dan 62 pemuda.
    • Peserta belajar memproduksi pupuk organik dari limbah rumah tangga untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sekaligus meningkatkan hasil pertanian yang ramah lingkungan.
  • Pengembangan Plot Demonstrasi (Demplot) sebagai Pusat Pelatihan Pertanian Organik
    • Dibangun di Desa Mawang Muda sebagai model pertanian organik yang dapat direplikasi oleh komunitas lain.
    • Demplot ini berfungsi sebagai pusat pelatihan, lokasi uji coba pertanian organik, serta sentra produksi pupuk organik.
  • Identifikasi dan Dokumentasi Keanekaragaman Hayati
    • Dilakukan di Labai Hilir dan Mawang Muda untuk mendokumentasikan spesies flora dan fauna lokal.
    • Temuan utamanya adalah keberadaan habitat Nepenthes (kantong semar) di Bukit Terap, yang menjadi dasar advokasi perlindungan wilayah adat.
  • Forum Diskusi Pemuda dan Kampanye Penyadaran Publik
    • Diskusi mengenai dampak perubahan iklim yang digelar di Mawang Muda mendorong terbentuknya forum pemuda adat yang berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim.
    • Kampanye publik meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertanian organik dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
  • Pemetaan Wilayah Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
    • Pemetaan partisipatif dilakukan di Labai Hilir untuk mengidentifikasi sumber daya alam penting yang menopang kehidupan masyarakat.
    • Hasil pemetaan digunakan untuk mendukung advokasi perlindungan Bukit Terap dari ekspansi industri perkebunan dan pertambangan.
  • Advokasi dan Dialog dengan Pemerintah
    • Pertemuan dengan pemerintah desa menghasilkan dukungan kebijakan untuk mengintegrasikan rencana kerja demplot ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
    • Advokasi penetapan Bukit Terap sebagai hutan adat diperkuat dengan data keanekaragaman hayati yang dihimpun melalui proyek ini.

Proyek ini menghasilkan capaian signifikan dalam penguatan kapasitas masyarakat dan perlindungan lingkungan. Sebanyak 771 warga masyarakat adat, termasuk 192 perempuan dan 579 laki-laki, berpartisipasi aktif dalam program ini. Kegiatan difokuskan pada peningkatan kesadaran lingkungan dan daya kritis, pengelolaan sumber daya alam, serta praktik pertanian organik.

Salah satu capaian utama adalah pemetaan partisipatif wilayah adat di sejumlah desa seperti Labai Hilir, Mawang Muda, dan Thangraya. Di Mawang Muda, pemuda dan pemerintah desa sepakat memetakan wilayah subsuku Dayak Golik sebagai langkah awal perlindungan wilayah. Di Thangraya, sebanyak 380 persil lahan dengan total luas 150,33 hektare berhasil dipetakan oleh kelompok tani dampingan.

Di bidang pertanian berkelanjutan, sebanyak 16 kelompok tani terbentuk di Desa Kenaman (Kecamatan Sekayam), Mawang Muda (Kecamatan Beduai), Teraju, dan Kampung Baru (Kecamatan Toba). Setiap kelompok menyusun rencana kerja untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan di lahan masing-masing. Demplot pertanian organik juga dikembangkan di Teraju, Mawang Muda, dan Thangraya yang berfungsi sebagai pusat budidaya tanaman pangan, pembibitan tanaman lokal, serta produksi pupuk organik.

Dalam aspek konservasi lingkungan, masyarakat adat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menjaga wilayahnya. Melalui pemetaan partisipatif dan laporan identifikasi sumber daya alam, masyarakat kini dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengadvokasi perlindungan hutan dan sumber air dari ancaman industri. Di beberapa desa, pemuda adat terlibat aktif memetakan dan mendokumentasikan wilayah, termasuk upaya perlindungan Bukit Terap di Labai Hilir.

Dari sisi sosial dan kelembagaan, perempuan adat kini memegang peran lebih besar dalam proses pengambilan keputusan menyusul adanya kesepakatan untuk melibatkan mereka dalam setiap musyawarah adat. Pendekatan ini diperkuat dengan pendirian sekolah adat di Semandang Kiri yang menjadi ruang belajar bagi pemuda dan perempuan mengenai tata kelola sumber daya dan hukum adat. Dukungan pemerintah juga meningkat, seperti di Mawang Muda ketika rencana kerja demplot berhasil diintegrasikan ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Sepanjang pelaksanaan proyek, muncul berbagai tantangan yang memberikan pelajaran berharga bagi keberlanjutan program. Akses yang sulit menuju lokasi, terutama di Labai Hilir, menjadi kendala besar dalam pemetaan keanekaragaman hayati dan pengumpulan data lingkungan. Untuk mengatasinya, proyek melibatkan anggota masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayahnya serta berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam merencanakan aksi perlindungan hutan.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam beberapa sesi pelatihan, terutama akibat keterbatasan waktu, menjadi tantangan tersendiri. Proyek merespons hal ini dengan menyesuaikan jadwal pelatihan agar lebih fleksibel serta melibatkan tokoh perempuan adat sebagai fasilitator guna mendorong keterlibatan perempuan yang lebih luas.

Tantangan lainnya adalah ancaman ekspansi industri ke dalam wilayah adat, khususnya dari perusahaan seperti PT. Mayawana Persada yang berencana memperluas operasinya ke Bukit Terap. Untuk menghadapinya, proyek mendukung upaya percepatan usulan penetapan status hutan adat serta memperkuat advokasi berbasis data bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Keterbatasan sumber daya untuk pengembangan demplot juga sempat menghambat pembangunan fasilitas pertanian organik. Namun, proyek berhasil memobilisasi sumber daya lokal serta berkolaborasi dengan kelompok tani dan pemerintah desa untuk mempercepat penyediaan material dan pelaksanaan kegiatan lapangan.

Terakhir, beragamnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim menyebabkan penerimaan program yang berbeda-beda di tiap desa. Proyek menjawab tantangan ini dengan memperluas kampanye penyadaran publik melalui pendekatan yang berakar pada budaya dan relevan dengan konteks lokal guna meningkatkan pemahaman warga.

Secara keseluruhan, proyek ini berhasil membangun kapasitas masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim, memperkuat perlindungan wilayah adat, serta mengangkat peran pemuda dan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Faktor kunci keberhasilannya meliputi partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah desa, serta pendekatan advokasi berbasis data. Dengan strategi yang adaptif, proyek ini tidak hanya meraih dampak jangka pendek, tetapi juga meletakkan landasan bagi keberlanjutan jangka panjang bagi inisiatif serupa.

Dokumentasi

Dokumentasi foto proyek Both ENDS

B. Proyek UNDP-KalFor 2023–2024

Proyek bertajuk “Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Areal Penggunaan Lain (APL) di Kabupaten Sintang”, yang dilaksanakan oleh Teraju Indonesia sebagai bagian dari program Kalimantan Forest (KalFor), bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat perdesaan dalam mengelola dan melindungi kawasan berhutan di dalam APL secara berkelanjutan. Proyek ini juga berupaya memastikan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam konservasi hutan dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Selain itu, proyek mendorong kemitraan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit guna menjamin pengelolaan hutan berkelanjutan di sekitar area konsesi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.

Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek ini melaksanakan serangkaian kegiatan, meliputi:

  1. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat
    1. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
    2. Melibatkan 100 peserta (60 laki-laki dan 40 perempuan) dari berbagai kelompok masyarakat dalam pelatihan pengelolaan sumber daya alam.
  2. Pemetaan Partisipatif Kawasan Berhutan di APL
    1. Melakukan pemetaan kondisi hutan dan sumber daya alam di empat desa sasaran: Betung Permai, Mensiku, Kempas Raya, dan Mensuang.
    2. Menghasilkan data serta peta digital kondisi hutan dan potensi ekonomi masyarakat yang menjadi dasar perencanaan pengelolaan hutan desa.
  3. Pembentukan dan Penguatan Lembaga Pengelola Hutan
    1. Memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola hutan/gupung di masing-masing desa mitra.
    2. Memberikan pelatihan tata kelola kelembagaan, pemantauan hutan, dan pengawasan keanekaragaman hayati kepada lembaga pengelola yang telah dibentuk.
  4. Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan
    1. Mengadvokasi penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Sintang untuk menetapkan kawasan gupung/hutan sebagai hutan desa di keempat desa mitra.
    2. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa yang mendukung pengelolaan kawasan hutan secara mandiri.
    3. Mendorong kemitraan antara lembaga pengelola hutan desa dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diformalkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) tentang pengelolaan hutan berkelanjutan.
  5. Pengembangan Plot Demonstrasi dan Usaha Berbasis Hutan
    1. Mendampingi setiap desa membangun satu plot demonstrasi sebagai pusat pembelajaran dan praktik pengelolaan sumber daya alam.
    2. Mendorong pengembangan usaha berbasis hutan sebagai mata pencaharian alternatif, seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
  6. Dokumentasi dan Strategi Keberlanjutan (Exit Strategy)
    1. Menyusun strategi keberlanjutan guna memastikan pengelolaan hutan tetap berjalan setelah pendanaan UNDP berakhir.
    2. Memproduksi empat video dokumenter yang merekam proses pendampingan di setiap desa sebagai bahan pembelajaran dan advokasi.

Proyek ini berhasil meraih sejumlah capaian penting, antara lain:

  1. Penandatanganan dokumen Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) di setiap desa mitra sebagai landasan legal pengelolaan hutan oleh masyarakat.
  2. Terpilihnya 20 fasilitator lokal (lima orang per desa) untuk melanjutkan upaya pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan hutan berbasis komunitas.
  3. Tersedianya peta kawasan hutan serta data potensi sumber daya alam di setiap desa guna mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan. Total luas kawasan yang berhasil dipetakan mencapai 2.088,87 hektare.
  4. Terdokumentasikannya kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pengelolaan hutan yang menjamin keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
  5. Terbitnya SK Bupati Sintang yang mengakui kawasan gupung/hutan desa beserta lembaga pengelolanya, disertai peraturan desa pendukung.
  6. Terjalinnya kemitraan antara perusahaan perkebunan dan lembaga pengelola hutan, seperti MoU antara Desa Mensiku dan PT Bontipermai Jayaraya terkait Program Kemitraan Kawasan Konservasi.
  7. Setiap desa kini memiliki plot demonstrasi untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta mendukung usaha produksi berbasis masyarakat.
  8. Diproduksinya empat video dokumenter yang menggambarkan proses pendampingan di masing-masing desa.
  9. Terbentuknya tim patroli hutan berizin desa di keempat desa dampingan.

Proyek ini memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat perdesaan di Kabupaten Sintang. Melalui pemetaan partisipatif dan penyusunan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, warga kini memiliki akses dan kendali yang lebih besar atas sumber daya alam mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat melindungi hutan sekaligus memanfaatkannya secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Secara sosial, keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan mengalami peningkatan. Capaian ini didukung oleh pelatihan dan dokumentasi kesetaraan gender yang memastikan peran perempuan diakui dalam tata kelola sumber daya alam.

Secara ekonomi, proyek ini membuka peluang usaha berbasis hutan, termasuk pemanfaatan HHBK dan pengembangan usaha kecil ramah lingkungan. Pembangunan plot demonstrasi di tiap desa juga memberi kesempatan bagi warga untuk mempelajari dan menerapkan praktik pertanian serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Meski demikian, proyek ini juga menghadapi sejumlah tantangan selama pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman awal masyarakat mengenai pengelolaan hutan berbasis komunitas, sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan intensif untuk membangun dukungan serta keterlibatan warga. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan perkebunan tidak selalu berjalan mulus karena tidak semua perusahaan bersedia berkolaborasi dalam pengelolaan hutan. Untuk mengatasinya, proyek menerapkan pendekatan dialog dan advokasi guna membangun kesepahaman antara masyarakat dan sektor swasta.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses menuju desa mitra, terutama pada musim hujan ketika perjalanan menjadi sulit ditempuh. Untuk menyiasati hal tersebut, proyek memperkuat peran fasilitator lokal sehingga proses pendampingan tetap berjalan meski staf Teraju Indonesia tidak dapat hadir langsung di lokasi. Terdapat pula kekhawatiran terkait keberlanjutan program setelah masa pendanaan berakhir. Untuk mengantisipasinya, proyek memastikan setiap desa memiliki strategi keberlanjutan (exit strategy) yang mencakup penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah.

Proses pendampingan dalam proyek ini melahirkan banyak pembelajaran berharga, khususnya terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.

Salah satu pembelajaran penting adalah peran hukum adat dalam pengelolaan hutan. Di Desa Betung Permai, hukum adat seperti Adat Menanam Padi dan Adat Nganyi menjadi pedoman utama dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kehidupan sosial. Proses pendampingan menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi fondasi kuat bagi pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus membangun kepercayaan warga terhadap sistem pengelolaan berbasis komunitas. Praktik serupa ditemukan di Desa Mensuang, di mana Adat Ngamuk Ngesuh dan Adat Nyolut mengatur pemanfaatan sumber daya alam.

Penguatan kelembagaan lokal muncul sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan hutan. Di setiap desa mitra, dibentuk lembaga pengelola hutan/gupung untuk mengelola kawasan berhutan secara mandiri. Di Betung Permai, pendampingan melahirkan Lembaga Pengelola Hutan/Gupung Betung Lestari yang kini mengelola 22 kawasan hutan, termasuk yang berada di dalam zona konsesi perusahaan sawit. Di Mensiku, terbentuk Lembaga Pengelola Hutan/Gupung Senaung Hijau yang bertanggung jawab mengelola ekowisata berbasis budaya dan lingkungan. Pelajaran utama dari pengalaman ini adalah bahwa tanpa kelembagaan yang kuat, upaya pengelolaan hutan sulit bertahan lama, sehingga struktur organisasi yang jelas dan berkelanjutan mutlak dibutuhkan masyarakat.

Pendampingan ini juga menegaskan pentingnya pemetaan partisipatif dalam meneguhkan hak kelola masyarakat atas hutan. Di Kempas Raya, masyarakat berhasil memetakan 163,66 hektare hutan yang menjadi dasar penguatan klaim pengelolaan. Di Betung Permai, 22 kawasan hutan seluas 143,14 hektare berhasil dipetakan dan dijadikan dasar pengusulan penetapan gupung melalui SK Bupati. Proses pemetaan ini tidak hanya memperkuat klaim lahan, tetapi juga meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya data akurat dalam merencanakan tata kelola sumber daya alam.

Dari aspek ekonomi, proyek membuktikan bahwa memadukan konservasi dengan sumber penghidupan dapat menjadi model yang efektif. Di Betung Permai, dikembangkan sistem minapadi sebagai model pertanian berkelanjutan yang memadukan budidaya padi dan ikan dalam satu ekosistem. Di Mensuang, kopi lokal dikembangkan melalui sistem agroforestri dengan menanam kopi di sela-sela tegakan pohon hutan guna menjaga keseimbangan ekologis. Pendampingan menunjukkan bahwa usaha berbasis HHBK, seperti kopi dan ekowisata, dapat menjadi solusi ekonomi berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Namun, tantangan masih ada, antara lain terbatasnya akses pasar dan infrastruktur pendukung distribusi produk.

Dari perspektif inklusi sosial, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan masih menyisakan tantangan. Di Betung Permai, meskipun perempuan memegang peran vital dalam pertanian dan pengelolaan hasil hutan, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan formal masih rendah. Kondisi serupa dijumpai di Mensiku, di mana perempuan terlibat dalam pemanfaatan HHBK seperti rotan dan pandan, tetapi belum aktif di dalam kelembagaan desa. Untuk menjawab hal ini, diselenggarakan pelatihan kesetaraan gender guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam tata kelola hutan serta mendorong pembangunan desa yang lebih setara.

Dari keseluruhan pengalaman tersebut, dapat ditarik beberapa pembelajaran kunci:

  1. Hukum adat berperan vital dalam pengelolaan hutan dan harus terus diperkuat sebagai landasan legal bagi masyarakat.
  2. Tanpa kelembagaan lokal yang kuat, upaya pengelolaan hutan sulit bertahan dalam jangka panjang.
  3. Pemetaan partisipatif merupakan strategi efektif untuk memperkuat klaim masyarakat atas kawasan hutan.
  4. Usaha berbasis hutan dapat menjadi pilar ekonomi lokal yang berkelanjutan, tetapi membutuhkan strategi pemasaran serta infrastruktur pendukung untuk pengembangan lebih luas.
  5. Partisipasi perempuan di dalam lembaga pengelola hutan harus didorong secara aktif guna memastikan pengambilan keputusan yang inklusif.
  6. Dukungan pemerintah dalam bentuk infrastruktur dan kebijakan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Melalui berbagai pembelajaran ini, proyek UNDP-KalFor telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi masyarakat di keempat desa dampingan untuk mengelola hutan secara mandiri dan berkelanjutan. Namun, untuk menjaga keberlanjutan program ini, masih dibutuhkan pendampingan lanjutan, dukungan kebijakan, serta peningkatan akses pasar dan infrastruktur guna memperkuat dampak yang telah dicapai. Secara keseluruhan, proyek ini membawa dampak positif bagi perlindungan dan pengelolaan hutan di Kabupaten Sintang secara mandiri oleh masyarakat desa. Melalui pendekatan berbasis komunitas, penguatan kelembagaan, dukungan kebijakan, dan kemitraan, proyek ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan warga. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan solusi efektif untuk melestarikan hutan, menggerakkan ekonomi lokal, serta memperkuat hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya.

SK Penetapan Kawasan Hutan dan Lembaga Pengelola Rimba Gupung di Empat Desa

Surat Keputusan penetapan kawasan hutan dan lembaga pengelola

Dokumentasi

Dokumentasi foto proyek UNDP-KalFor

C. Mondiaal FNV

Proyek “Kolaborasi Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit melalui Program Pemberdayaan Federasi Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Barat (FSBKS-Kalbar)” bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi buruh perkebunan kelapa sawit. Proyek ini menyoroti berbagai pelanggaran HAM di sektor perkebunan sawit, meliputi eksploitasi tenaga kerja, upah yang tidak layak, status kerja yang rentan, diskriminasi terhadap buruh perempuan, serta pelanggaran hak atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Melalui proyek ini, serikat buruh didorong untuk mengadvokasi hak-hak pekerja, memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, serta mengembangkan mekanisme perlindungan buruh yang lebih efektif. Selain itu, proyek ini juga memperkuat jejaring serikat buruh di tingkat nasional maupun internasional guna mengangkat visibilitas pelanggaran HAM di industri kelapa sawit.

Selama pelaksanaan proyek, teridentifikasi sejumlah bentuk pelanggaran HAM, meliputi:

  1. Upah Tidak Layak dan Pemotongan Upah Sepihak
    1. Sejumlah perusahaan sawit masih menerapkan sistem target kerja yang tidak realistis, sehingga memaksa buruh bekerja melampaui jam kerja normal tanpa kompensasi yang layak.
    2. Buruh mengalami pemotongan upah sepihak yang dalam beberapa kasus mencapai 30–40% dari total pendapatan mereka.
    3. Ditemukan struktur pengupahan yang diskriminatif, di mana buruh perempuan dibayar lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki meski mengerjakan tugas yang sama.
  2. Status Kerja Rentan dan Kerentanan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
    1. Mayoritas buruh kebun masih dipekerjakan sebagai buruh harian lepas (BHL) tanpa jaminan perlindungan sosial maupun kepastian kerja yang jelas.
    2. Buruh kontrak dan harian lebih rentan mengalami PHK sepihak tanpa kompensasi yang memadai sebagaimana diamanatkan peraturan ketenagakerjaan.
  3. Pelanggaran Hak-Hak Perempuan di Tempat Kerja
    1. Minimnya perlindungan bagi buruh perempuan, terutama terkait hak maternitas dan cuti melahirkan berbayar. Banyak perusahaan tidak memberikan cuti melahirkan dengan upah penuh, bahkan dalam beberapa kasus buruh yang hamil diberhentikan.
    2. Buruh perempuan kerap ditempatkan pada pekerjaan berisiko tinggi seperti penyemprotan pestisida dan pemupukan tanpa alat pelindung diri (APD) yang memadai.
    3. Pelecehan dan kekerasan berbasis gender masih marak terjadi dengan minimnya mekanisme pengaduan yang aman bagi korban.
  4. Pelanggaran Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
    1. Banyak buruh tidak dibekali APD yang layak, khususnya mereka yang bersentuhan dengan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan herbisida.
    2. Buruh menderita penyakit akibat kerja, termasuk gangguan pernapasan dan penyakit kulit akibat paparan zat beracun, tanpa kompensasi dari perusahaan.
    3. Kecelakaan kerja kerap tidak dilaporkan, dan buruh tidak memperoleh hak atas perawatan medis maupun santunan kecelakaan kerja.
  5. Represi terhadap Serikat Buruh dan Kebebasan Berserikat
    1. Serikat buruh menghadapi intimidasi dari perusahaan, termasuk ancaman PHK bagi pekerja yang bergabung dengan serikat.
    2. Dalam beberapa kasus, pengurus serikat buruh dikriminalisasi dengan tuduhan merugikan perusahaan semata-mata karena memperjuangkan hak-hak pekerja.
    3. Perusahaan menjalankan strategi pemberangusan serikat (union-busting) dengan membentuk serikat tandingan untuk melemahkan gerakan buruh yang independen.

Untuk menyikapi berbagai pelanggaran HAM tersebut, proyek ini menjalankan beberapa strategi intervensi, antara lain:

  1. Pendampingan Kasus dan Advokasi HAM
    1. Memberikan bantuan hukum bagi buruh yang mengalami PHK sepihak dan pemotongan upah ilegal.
    2. Mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan RSPO terkait pelanggaran hak-hak buruh di sejumlah perusahaan perkebunan sawit.
    3. Mengorganisasi aksi solidaritas dan kampanye publik untuk menarik perhatian atas kriminalisasi aktivis buruh.
  2. Penguatan Kapasitas Serikat Buruh dalam Advokasi HAM
    1. Menyelenggarakan pelatihan hukum ketenagakerjaan dan HAM bagi anggota serikat.
    2. Melatih buruh untuk mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran HAM di tempat kerja.
    3. Mendampingi serikat dalam merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat klausul perlindungan HAM.
  3. Kampanye dan Jejaring Internasional
    1. Menghubungkan serikat buruh dengan organisasi HAM internasional seperti International Palm Oil Workers Union (IPOWU) guna memperkuat advokasi global.
    2. Berpartisipasi dalam kampanye global yang menyoroti dampak industri kelapa sawit terhadap hak-hak buruh dan lingkungan.
    3. Menerbitkan laporan mengenai kondisi buruh sawit di Kalimantan Barat untuk meningkatkan kesadaran internasional atas isu-isu tersebut.

Dari kegiatan advokasi HAM yang dijalankan dalam proyek ini, diperoleh beberapa hasil:

  1. Sejumlah perusahaan mulai merevisi kebijakan ketenagakerjaannya, khususnya terkait sistem pengupahan dan perlindungan maternitas.
  2. Kasus-kasus pemotongan upah ilegal berhasil didokumentasikan dan dilaporkan kepada otoritas berwenang, sehingga menghasilkan pengembalian sebagian upah yang sebelumnya ditahan secara tidak sah.
  3. Terjadi peningkatan partisipasi buruh perempuan dalam serikat buruh, yang memberi mereka daya tawar lebih besar dalam perundingan dengan perusahaan.
  4. RSPO telah memulai investigasi terhadap beberapa perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran hak buruh, yang berpotensi mendorong perbaikan kondisi kerja di lapangan.
  5. Terbangunnya jejaring advokasi yang lebih kuat antara serikat buruh lokal dan organisasi HAM internasional, sehingga memperkuat posisi tawar pekerja dalam bernegosiasi dengan korporasi besar.

Meskipun proyek ini telah meraih sejumlah keberhasilan, berbagai tantangan masih membayangi. Lemahnya penegakan hukum HAM di tingkat nasional membuat banyak perusahaan merasa tidak terikat untuk mematuhi standar HAM. Selain itu, ancaman terhadap aktivis buruh masih tinggi, yang menandakan perlunya strategi perlindungan yang lebih kuat bagi pembela HAM di sektor perkebunan kelapa sawit.

Kendati demikian, proyek ini membuktikan bahwa advokasi berbasis bukti, keterlibatan dalam jejaring internasional, dan pemberdayaan serikat buruh merupakan strategi yang efektif untuk memajukan HAM di sektor perkebunan kelapa sawit. Ke depan, dibutuhkan dukungan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan nasional maupun internasional untuk menjamin perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak buruh sawit.

Dokumentasi

Dokumentasi foto proyek Mondiaal FNV

Pembelajaran dan Rekomendasi

Sebagai bagian dari evaluasi internal atas efektivitas program yang telah dijalankan, Teraju Indonesia melakukan kajian reflektif terhadap capaian, tantangan, dan pembelajaran dari proyek-proyek utama yang didanai oleh Both Ends, UNDP-KalFor, dan Mondiaal FNV. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan serta merumuskan rekomendasi bagi perbaikan program di masa depan.

Sepanjang pelaksanaan proyek-proyek utama tersebut, Teraju Indonesia memperoleh wawasan berharga mengenai efektivitas pendekatan yang digunakan serta tantangan yang terbentang di depan. Salah satu pembelajaran kunci adalah bahwa pendekatan berbasis komunitas sangat efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan mendorong keterlibatan warga, tetapi memerlukan pendampingan jangka panjang untuk menjamin dampak yang berkelanjutan. Dalam proyek Both Ends, pemuda dan perempuan adat yang semula pasif mulai menunjukkan kepedulian yang meningkat terhadap isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, tanpa dukungan berkelanjutan, terdapat risiko pengetahuan yang diperoleh tidak diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Temuan serupa terlihat pada proyek UNDP-KalFor, di mana pemetaan partisipatif dan pembentukan lembaga pengelola hutan desa membuahkan hasil positif, tetapi kapasitas manajerial lembaga-lembaga tersebut masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar mampu mandiri dalam jangka panjang.

Dalam proyek Mondiaal FNV, penguatan serikat buruh mendorong perbaikan pada sistem pengupahan dan perlindungan buruh perempuan. Namun, tantangan besar masih bertahan dalam perundingan dengan perusahaan yang kerap menolak berkompromi. Sejumlah perusahaan bahkan menjalankan praktik pemberangusan serikat (union-busting) untuk melemahkan gerakan buruh yang independen. Oleh karena itu, diperlukan strategi advokasi yang lebih kuat, termasuk mendorong dialog sosial antara serikat buruh, pemerintah, dan perusahaan. Selain itu, meski sebagian pekerja berhasil memperjuangkan haknya melalui serikat, masih banyak buruh harian lepas yang belum memiliki perlindungan kerja, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih luas untuk mengadvokasi perubahan sistemik dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan serikat buruh masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait hambatan budaya yang membatasi peran mereka dalam pengambilan keputusan. Pada proyek Both Ends dan UNDP-KalFor, perempuan mulai mengambil peran lebih aktif dalam tata kelola sumber daya alam, namun posisinya belum setara dengan laki-laki dalam kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran gender telah meningkat, strategi yang terarah tetap diperlukan untuk memastikan perempuan memiliki akses yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat komunitas maupun di dalam lembaga formal.

Pembelajaran berikutnya adalah betapa krusialnya dukungan pemerintah dalam menjamin keberlanjutan program, kendati implementasinya belum optimal. Sejumlah desa dampingan masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas dan pemasaran produk berbasis masyarakat akibat minimnya infrastruktur seperti jalan, listrik, dan akses pasar. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta usaha ekonomi berorientasi lingkungan masih terbatas. Hal ini menegaskan perlunya advokasi lanjutan agar program-program tersebut dapat terintegrasi lebih baik ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam kasus proyek UNDP-KalFor, keterlibatan pemerintah daerah terbukti sangat membantu dalam memberikan pengakuan legal bagi hutan desa, tetapi dukungan teknis dan pendanaan bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara efektif masih perlu ditingkatkan.

Terakhir, proyek ini menunjukkan bahwa jejaring dan kemitraan internasional mampu memperkuat upaya advokasi secara signifikan, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Dalam proyek Mondiaal FNV, keterhubungan antara serikat buruh sawit di Kalimantan Barat dan jejaring global seperti International Palm Oil Workers Union (IPOWU) turut mendongkrak advokasi hak buruh, tetapi jangkauannya secara keseluruhan masih terbatas. Sebaliknya, proyek UNDP-KalFor berhasil menarik perhatian pemangku kepentingan nasional terhadap perlindungan hutan berbasis masyarakat, tetapi belum cukup terhubung dengan gerakan lingkungan internasional yang berpotensi memperkuat legitimasi perjuangan hak hutan masyarakat adat. Oleh karena itu, perluasan kolaborasi dengan organisasi internasional menjadi langkah penting untuk memperbesar dampak advokasi, baik di tingkat nasional maupun global.

Secara keseluruhan, pelaksanaan proyek-proyek ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, advokasi kebijakan, dan penguatan kelembagaan lokal merupakan strategi efektif untuk melahirkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Namun, untuk memastikan dampak yang lebih luas dan tahan lama, dibutuhkan strategi pendampingan yang lebih komprehensif, peningkatan partisipasi perempuan, advokasi kebijakan yang lebih kuat, serta kolaborasi yang lebih erat dengan jejaring internasional maupun aktor sektor swasta yang bertanggung jawab.

Berdasarkan evaluasi internal tersebut, berikut adalah rekomendasi yang diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak jangka panjang program Teraju Indonesia ke depan:

  1. Meningkatkan Keberlanjutan Program melalui Pendampingan Jangka Panjang
    1. Menyediakan program pendampingan dan pemantauan berkelanjutan bagi komunitas dampingan, khususnya dalam memperkuat organisasi petani dan lembaga pengelola hutan desa agar mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri.
    2. Mengembangkan strategi pelibatan pemuda adat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk membuka peluang ekonomi berbasis lingkungan untuk menjamin regenerasi kepemimpinan komunitas yang berkelanjutan.
  2. Memperkuat Advokasi Kebijakan dan Dialog Sosial
    1. Mendorong wadah dialog tripartit (antara serikat buruh, pemerintah, dan perusahaan) guna memfasilitasi perundingan ketenagakerjaan yang lebih efektif tanpa hanya bertumpu pada tekanan serikat.
    2. Mengadvokasi kebijakan perlindungan hutan berbasis masyarakat yang lebih kuat, termasuk skema insentif bagi desa-desa yang berhasil menjaga hutannya dari ekspansi industri.
    3. Mengusulkan kebijakan afirmatif bagi buruh perempuan perkebunan, khususnya terkait perlindungan maternitas, penghapusan diskriminasi upah, serta akses terhadap alat pelindung diri (APD) yang layak.
  3. Mengembangkan Model Bisnis Berkelanjutan untuk Menopang Ekonomi Masyarakat
    1. Mengembangkan pasar dan rantai nilai bagi produk berbasis masyarakat seperti kopi agroforestri, madu hutan, dan rotan dari wilayah adat dengan dukungan aktor sektor swasta yang bertanggung jawab.
    2. Mendorong kesepakatan kemitraan yang adil antara desa dan perusahaan agar masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengelolaan sumber daya alamnya.
  4. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pengelolaan Sumber Daya
    1. Mendirikan sekolah adat yang dipimpin perempuan guna menumbuhkan keterampilan kepemimpinan dan advokasi di kalangan perempuan adat di komunitas dampingan.
    2. Membangun kapasitas perempuan dalam manajemen organisasi, inisiatif ekonomi berbasis hutan, dan praktik pertanian berkelanjutan guna memberdayakan mereka agar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas.
  5. Memperluas Jejaring Internasional dan Dukungan Kampanye Global
    1. Menghubungkan komunitas dampingan dengan gerakan global keadilan lingkungan dan hak-hak buruh agar isu yang mereka hadapi memperoleh sorotan lebih luas serta turut menekan pelaku industri untuk bertindak secara bertanggung jawab.
    2. Memperkuat strategi komunikasi dan kampanye, termasuk laporan kasus, dokumentasi video, serta perangkat advokasi berbasis bukti yang dapat digunakan dalam negosiasi dengan pemerintah maupun sektor swasta.

Evaluasi internal atas proyek-proyek Teraju Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas telah melahirkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal. Namun, tantangan masih tersisa dalam menjamin keberlanjutan program, memperkuat dukungan kebijakan, serta meningkatkan keterlibatan pemerintah maupun sektor swasta.

Ke depan, pendampingan jangka panjang, advokasi kebijakan yang lebih sistemik, serta integrasi ekonomi berbasis lingkungan ke dalam pasar yang lebih luas perlu terus diperkuat agar perubahan yang telah dicapai terus berkembang dan memberi manfaat bagi generasi mendatang.

Teraju Indonesia tetap berkomitmen bekerja bersama masyarakat, pemerintah, dan mitra internasional guna memastikan keadilan sosial, hak-hak buruh, dan perlindungan lingkungan senantiasa menjadi inti dari upaya pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Penutup

Tahun 2024 merupakan perjalanan yang ditandai oleh tantangan sekaligus capaian bagi Teraju Indonesia dalam mengemban misi mendorong kelestarian lingkungan, memberdayakan masyarakat adat, dan melindungi hak-hak buruh di sektor perkebunan kelapa sawit. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, kami berhasil menjalankan program-program yang tidak hanya menghadirkan dampak jangka pendek, tetapi juga meletakkan landasan kokoh bagi transformasi sosial yang berkelanjutan.

Teraju Indonesia tetap berkomitmen mendampingi masyarakat dengan memperkuat kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya, meningkatkan kesejahteraan buruh perkebunan kelapa sawit, serta memajukan keadilan sosial dan lingkungan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Kami meyakini bahwa perubahan yang bermakna hanya dapat terwujud melalui upaya kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, serta jejaring advokasi di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, kami akan terus meningkatkan sinergi dan memperluas dampak kerja kami agar manfaat setiap program dapat menjangkau lebih banyak komunitas.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Both Ends, UNDP-KalFor, dan Mondiaal FNV atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kami juga menyampaikan apresiasi tulus kepada pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, masyarakat adat, dan seluruh individu yang telah berkontribusi serta berkolaborasi dalam pelaksanaan program-program ini. Dukungan, keterlibatan, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan sangat berperan dalam mewujudkan perubahan nyata di tingkat tapak.

Ke depan, Teraju Indonesia akan terus bekerja keras mengembangkan solusi-solusi yang lebih inovatif, memperluas jangkauan program, serta mengadvokasi hak-hak masyarakat adat dan buruh perkebunan secara lebih tegas. Kami percaya bahwa keadilan sosial, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan—dan kami berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari perjuangan tersebut.

Terima kasih!

Dana Kelolaan

Total dana yang dikelola untuk pelaksanaan program sejak Juli 2023 hingga November 2024 berjumlah IDR 3.974.417.968,24. Tabel di bawah ini merinci dana kelolaan berdasarkan masing-masing donor. Seluruh angka dinyatakan dalam Rupiah Indonesia (IDR).

Donor 2023 2024 Total
Both ENDS IDR. 206.647.391,93 IDR. 149.425.252 IDR. 356.072.643,93
UNDP-Kalfor Project IDR. 420.569.000 IDR. 1.682.276.000 IDR. 2.102.845.000
Mondiaal FNV IDR. 583.650.324,31 IDR. 931.850.000 IDR. 1.515.500.324,31

Kontak

Alamat : Jl Budi Utomo, Komplek Pondok Pangeran 2 Blok J No 16 Kecamatan Siantan Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon: +62 822 54061255

Pos-el : [email protected]

Situs Web : https://terajufoundation.org/

Sampul belakang Laporan Tahunan Teraju Indonesia 2024

Bagikan artikel